SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait rencana pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Ari Widiyantoro, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pengalihan status tersebut. Namun, masih ada sejumlah hal yang perlu dipastikan, terutama terkait kriteria pegawai yang berhak mendapatkan perubahan status.
Ia menyebut informasi yang beredar sejauh ini menyebutkan pengangkatan PPPK penuh waktu menyasar tenaga pendidik dan kesehatan. Padahal, di lingkungan Pemprov Jateng terdapat ribuan tenaga teknis yang juga berstatus PPPK paruh waktu.
“Jadi kita sampai saat ini belum mendapatkan informasi terkait dengan nanti yang mau dialihkan menjadi penuh waktu itu apakah hanya beberapa jenis formasi atau tenaga jabatan atau seluruhnya. Sepertinya di pemberitaan itu kan yang guru sama kesehatan.
Padahal di kita juga ada yang teknis lainnya apakah itu juga nanti ada kesempatan untuk menjadi penuh waktu juga melalui kebijakan tersebut,” katanya, Senin, 9 November 2026.
Selain cakupan formasi, Ari juga masih menunggu kepastian mekanisme pelaksanaan pengalihan yang direncanakan berlangsung pada 2027. Pihaknya ingin mengetahui apakah pegawai harus mengikuti pendaftaran ulang atau pemerintah daerah cukup menyerahkan data PPPK paruh waktu kepada pemerintah pusat.
Berdasarkan data BKD Jateng, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Jateng mencapai 12.846 orang. Mereka terdiri atas tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan.
Komposisi terbesar berasal dari tenaga teknis dengan persentase sekitar 77 persen. Sementara tenaga guru mencapai 23 persen.
Ari menjelaskan, dominasi tenaga teknis tidak terlepas dari proses pengangkatan pegawai pada periode sebelumnya. Pengangkatan PPPK sebelum 2021 hingga 2023 lebih banyak mengakomodasi formasi guru, sedangkan tenaga teknis mendapatkan porsi lebih sedikit.
“(Alasan teknis paruh waktu mendominasi) kan sisa-sisa yang dulu pengangkatan P3K penuh yang sebelum tahun 2021, 2022, 2023 itu kan kebanyakan formasinya guru dulu. Yang teknis kan sedikit, yang paruh waktu itu kan kemarin menyelesaikan sisa-sisa yang belum diangkat. Jadi yang kebanyakan yang belum diangkat itu kan teknis kemarin,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat sebagian besar tenaga non-ASN yang belum terakomodasi dalam pengangkatan sebelumnya masuk ke skema PPPK paruh waktu.
Di lingkungan Pemprov Jateng, tenaga teknis tersebut umumnya bertugas mendukung pelayanan operasional dan administrasi pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tenaga teknis kami itu mayoritas seperti tenaga administrasi dan bagian pelayanan operasional,” paparnya.
Menurut Ari, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu sangat dinantikan para pegawai karena berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sekaligus kepastian status kepegawaian.
Saat ini, terdapat perbedaan dalam skema penganggaran dan komponen penghasilan antara PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Gaji PPPK paruh waktu masih dialokasikan melalui pos Belanja Barang dan Jasa, sedangkan PPPK penuh waktu masuk dalam pos Belanja Pegawai.
Selain itu, PPPK paruh waktu menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku tanpa kelengkapan tunjangan kesejahteraan sebagaimana diterima pegawai penuh waktu.
“Tentu lebih sejahtera yang penuh waktu,” kata Ari
Di sisi lain, seluruh pembiayaan gaji PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Jateng saat ini masih ditanggung melalui APBD. Ari menyebut terdapat informasi bahwa pembiayaan pegawai yang nantinya beralih menjadi PPPK penuh waktu berpotensi ditarik ke pemerintah pusat melalui APBN.
Meski demikian, Pemprov Jateng memastikan tetap menyiapkan anggaran untuk membayar gaji PPPK paruh waktu maupun penuh waktu apabila pembiayaan tersebut belum dialihkan ke pemerintah pusat.
“Ketika mereka tidak dialihkan ke APBN atau ditarik ke pusat, kami tentu masih tetap mengganggarkan untuk pengajian teman-teman PPPK,” imbuhnya.
Jurnalis: Lingkar Network/Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Muslichul Basid
