BLORA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berencana memberlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) mulai 2027. Kebijakan tersebut disiapkan untuk sektor energi dan pertambangan minyak dan gas bumi (migas), sehingga nantinya terdapat dua skema pengupahan, yakni Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan UMSK.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Blora, Endro Budi Dermawan, menjelaskan bahwa sektor yang menjadi sasaran penerapan upah minimum sektoral meliputi perusahaan listrik negara (PLN) dan Pertamina.
Meski demikian, kebijakan tersebut belum direncanakan berlaku bagi pekerja di sektor sumur minyak rakyat maupun penambang sumur tua.
“Untuk energi itu untuk PLN dan sementara pertambangan migas itu Pertamina. Jadi tahun 2027 di Blora ada dua aturan pengupahan, yaitu UMK biasa dan UMK sektoral,” kata Endro, Rabu, 11 November 2026.
Endro menyebutkan, besaran UMSK Blora hingga kini masih dalam proses penghitungan. Pemkab melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) untuk melakukan kajian terkait besaran upah minimum sektoral yang akan diusulkan.
Hasil kajian tersebut nantinya menjadi landasan pemerintah daerah dalam menyusun usulan UMSK. Setelah proses penghitungan selesai dan rekomendasi Bupati Blora diterbitkan, usulan tersebut akan diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan penetapan.
“Untuk UMK sektoral memang hasil kerja sama dengan Bapperida. Karena dari Bapperida yang menghitung upah sektoral di Kabupaten Blora itu berapa,” ungkapnya.
Sebelum diajukan kepada pemerintah provinsi, hasil perhitungan Bapperida akan dibahas bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Blora. Pembahasan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), perwakilan serikat pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kalangan pakar.
Menurut Endro, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan untuk menentukan besaran upah sektoral yang akan diberlakukan di Blora.
Sementara itu, ia menyebut penghitungan upah minimum untuk 2027 tetap berpedoman pada ketentuan pemerintah pusat. Regulasi yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan dalam penetapan UMK kabupaten/kota maupun upah minimum provinsi.
Sebagai informasi, UMK Blora pada 2026 ditetapkan sebesar Rp2.345.695. Nilai tersebut mengalami kenaikan 4,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.238.430.
Jurnalis: Lingkar Network/Eko Wicaksono
Editor: Muslichul Basid
