BLORA, Lingkarjateng.id – Penyaluran pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Blora mulai berjalan menjelang Masa Tanam I (MT-1) 2026/2027.
Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras) DP4 Blora, Sofwan Rifa’i, menjelaskan pasokan pupuk bersubsidi ke seluruh koperasi tersebut telah disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia selaku produsen pupuk bersubsidi.
Namun, dari 194 koperasi yang telah menerima pasokan pupuk, baru 55 KDKMP yang dapat melayani penebusan oleh petani.
Sedangkan, sebanyak 139 KDKMP lainnya belum bisa beroperasi karena masih menunggu proses aktivasi dari PT Agrinas Pangan Nusantara di tingkat pusat.
“Untuk yang sudah beroperasional dan bisa menyalurkan pupuk bersubsidi saat ini baru 55 KDKMP,” kata Sofwan, Selasa, 10 November 2026.
Sofwan mengaku telah berkoordinasi dengan penanggung jawab Agrinas guna mengetahui perkembangan aktivasi KDKMP di Blora. Hasil koordinasi menunjukkan baru 55 koperasi yang memperoleh persetujuan aktivasi. Sementara koperasi lainnya masih menunggu giliran pemrosesan.
“Kami juga tidak mengetahui secara pasti persyaratan aktivasi seperti apa, karena mekanismenya langsung dari pusat,” jelasnya.
Sofwan mendorong percepatan aktivasi agar seluruh koperasi yang telah menerima pasokan pupuk segera dapat melayani kebutuhan petani. Percepatan dinilai penting mengingat sejumlah wilayah di Blora sudah memasuki masa tanam.
“Prioritas kami yang paling cepat harus bisa dilayani adalah Kecamatan Cepu, Kedungtuban, dan Kradenan. Karena sudah memulai musim tanam ke satu,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pada tahap awal penerapan skema penyaluran melalui KDKMP, setiap koperasi sementara hanya melayani satu kelompok tani.
Adapun penetapan kelompok tani yang dialihkan dari pengecer pupuk atau penerima pupuk pada titik serah (PPTS) dilakukan oleh Pupuk Indonesia.
Menurutnya, kelompok tani yang menjadi sasaran awal merupakan kelompok dengan persediaan pupuk relatif terbatas. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi masa peralihan bagi pengelola koperasi untuk memahami sistem distribusi pupuk bersubsidi.
“Yang dipilih sementara kelompok tani yang stoknya sedikit. Jadi, sambil belajar karena KDKMP ini juga baru transisi dalam pelayanan pupuk bersubsidi,” ungkapnya.
Untuk penyaluran perdana, Sofwan menyebut setiap kelompok tani rata-rata memperoleh alokasi sekitar satu ton pupuk Urea. Selain itu, kelompok tani juga mendapatkan pupuk NPK sesuai dengan paket alokasi yang telah ditetapkan.
Adapun penambahan jumlah kelompok tani yang nantinya dilayani masing-masing KDKMP masih menunggu keputusan Pupuk Indonesia. Hal serupa berlaku untuk rencana perluasan cakupan layanan pada 2027.
“Kalau pupuk sudah masuk ke KDKMP, Agrinas yang bertanggung jawab agar pupuk ini bisa dikeluarkan. Karena manajer KDKMP juga mengikuti arahan dari Agrinas,” pungkasnya.
Jurnalis: Lingkar Network/Eko Wicaksono
Editor: Muslichul Basid
