BLORA, Lingkarjateng.id – Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) salah satu desa di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora baru mencapai tiga persen hingga akhir 2026.
“Ada desa di Kecamatan Kunduran, sampai November capaiannya baru tiga persen. Pertanyaannya, memang masyarakatnya belum bayar pajak atau sudah bayar tapi uangnya belum disetorkan ke BPPKAD?” kata Bupati Blora, Arief Rohman, saat memimpin rapat evaluasi koordinasi dan evaluasi capaian PBB-P2, Kamis, 12 November 2026.
Bupati Arief meminta pemerintah kecamatan dan pihak terkait mendalami kondisi tersebut. Apabila uang pajak sudah terkumpul, pemerintah desa harus segera menyetorkannya ke kas daerah.
“Uangnya ada di kepala desa atau di perangkat desanya? Kalau memang sudah terkumpul, tolong langsung disetorkan ke kas daerah. Jangan menunggu Inspektorat dan kejaksaan turun,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Arief menegaskan bahwa penerimaan PBB-P2 juga berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mendukung alokasi anggaran untuk desa. Saat ini terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) dengan total sekitar Rp19 miliar yang berkaitan dengan penerimaan tersebut.
“Kalau tidak tercapai, desa sendiri yang akan merugi,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPPKAD Blora Pitoyo Trusingtyas Sarodjo menyampaikan bahwa target penerimaan PBB-P2 pada 2026 ditetapkan sebesar Rp27 miliar.
Hingga November, realisasi yang dilaporkan mencapai sekitar Rp24 miliar. Meski demikian, masih terdapat 85 desa dengan capaian di bawah 60 persen.
Pitoyo menyebut rendahnya realisasi PBB-P2 dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari pemerintah desa kepada wajib pajak, serta ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi di lapangan.
Oleh karena itu, Pemkab Blora meminta seluruh camat dan kepala desa mempercepat penagihan sekaligus memastikan penyetoran PBB-P2 berjalan sesuai ketentuan. (adv)
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Ulfa
