KENDAL, Lingkarjateng.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal memberikan pendampingan pengelolaan keuangan dan aset desa di Aula Kecamatan Ngampel, Kamis, 12 November 2026.
Pendampingan menyasar kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Kecamatan Ngampel, Patebon, dan Pegandon. Sementara itu Kejaksaan Negeri dihadirkan sebagai narasumber.
Kepala Dispermasdes Kendal, Alfebian Yulando, mengatakan bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini sesuai dengan petunjuk dan arahan Ibu Bupati Kendal agar kami di Dispermasdes bisa bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Kendal. Kami melaksanakan kegiatan pendampingan terkait pengelolaan keuangan dan aset desa karena ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan baik,” ujarnya.
Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum (APH) memiliki tugas dan fungsi memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah desa.
“Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi ruang konsultasi sekaligus pembelajaran bagi aparatur desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar,” ucapnya.
Jadi Ruang Konsultasi, Kades Sambut Positif Pendampingan Keuangan-Aset Desa dari Dispermasdes Kendal
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, mengatakan kegiatan pendampingan diproyeksikan agar penyelenggara pemerintahan di desa lebih memahami tata kelola keuangan dan aset desa. Pasalnya, regulasi pengelolaan pemerintahan desa terus mengalami perubahan sehingga aparatur desa dituntut selalu mengikuti perkembangan aturan.
“Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap ke depan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, tertib administrasi, transparan, serta terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ujarnya.
Bupati Tika menegaskan, pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dana Desa maupun sumber pendapatan desa lainnya harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kegiatan pendampingan dan pembinaan ini, kita harapkan seluruh aparatur pemerintah desa mampu mengantisipasi potensi kendala maupun kesalahan dalam pelaporan keuangan serta pencatatan aset desa,” tambahnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Salomina Meyke Saliama, menyebutkan kegiatan pendampingan tersebut merupakan implementasi program Jaksa Desa. Program ini bertujuan memberikan pendampingan dan penguatan kepada pemerintah desa agar pengelolaan keuangan maupun aset desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pendampingan ini menjadi tindak lanjut setelah pengukuhan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Kendal.
“Harapannya, melalui pendampingan ini aparatur desa semakin memahami aturan sehingga terhindar dari permasalahan hukum. Ini juga menjadi salah satu upaya kejaksaan dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi,” ungkapnya. (Adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa
