KENDAL, Lingkarjateng.id – Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal di Aula Kecamatan Kaliwungu pada Rabu, 11 November 2026, disambut baik oleh peserta pemerintah desa (Pemdes).
Salah satu peserta, Agus Subaidi, Kepala Desa (Kades) Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola keuangan dan aset desa agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pendampingan seperti ini penting karena dalam menjalankan pemerintahan desa terdapat berbagai aturan dan tanggung jawab administrasi yang harus dipahami oleh kepala desa maupun perangkat desa,” katanya.
Menurut Agus, melalui kegiatan tersebut pemerintah desa juga dapat memperoleh penjelasan sekaligus berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
“Kami menyambut baik kegiatan ini karena sangat bermanfaat bagi pemerintah desa. Dengan adanya pendampingan dari Dispermasdes dan Kejaksaan, kami berharap pengelolaan keuangan dan aset desa semakin tertib, transparan, serta memberikan rasa aman bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Agus.
Senada, Kepala Desa Brangsong, Moh Asnawi, juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan ini menjadi ruang komunikasi yang sangat baik bagi pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai persoalan maupun kendala yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Ini sangat luar biasa, karena pemerintah desa bisa menyampaikan keluh kesah dan berbagai persoalan yang dihadapi di desa. Kami sangat membutuhkan petunjuk dan pendampingan agar dalam menjalankan pemerintahan tidak salah melangkah,” ungkapnya.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebab, pendampingan dari Dispermasdes maupun Kejaksaan sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa, terutama dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan aset desa.
“Dengan adanya kegiatan tersebut, kami berharap kedepan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, tertib administrasi, transparan, serta terhindar dari potensi permasalahan hukum,” pungkasnya. (Adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Muslichul Basid
