Semarang (lingkarjateng.id) – Program Satu Organisasi Perangkat Desa (OPD) Satu Desa Dampingan, di Jawa Tengah terus diperluas sebagai strategi mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program tersebut kini telah menjangkau sebanyak 641 wilayah desa.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, walaupun angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan, namun capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui pembenahan data dan intervensi yang lebih terarah.
“Di kecamatan kita mana yang paling miskin. Kita kecilkan lagi, di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” bebernya saat Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2026, di Kantor Bappeda Jateng, Selasa (29/9/2026).
Pendampingan tersebut, lanjut Taj Yasin, harus dilakukan secara lintas sektor. OPD yang mendapat tugas tidak harus menyelesaikan persoalan kemiskinan sendirian, tetapi menjadi koordinator untuk menghubungkan kebutuhan desa dengan program OPD lainnya.
“Mereka sifatnya menjadi koordinator, supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” ujar Gus Yasin, sapaannya.
Dia menyoroti pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala, agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercatat. Proses verifikasi data dapat dimulai dari tingkat desa, bahkan RT dan RW. Sebab, perangkat desa bersama tokoh masyarakat dinilai lebih mengetahui kondisi warga di wilayahnya.
Wagub menekankan, keberanian melakukan verifikasi dan memperbaiki data menjadi salah satu kunci, agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Selain pembenahan data, dia juga meminta program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan konsumtif. Bantuan harus diarahkan pada pemberdayaan, terutama bagi masyarakat usia produktif, agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Gus Yasin mencontohkan, bantuan produktif berupa kambing, ayam, dan unggas yang harus disertai pendampingan serta pengawasan keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan bantuan tersebut tidak berhenti begitu saja, tetapi berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi penerimanya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan seiring pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penyediaan lapangan kerja, agar masyarakat memperoleh pendapatan dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.
Imam menyampaikan, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen, atau sebanyak 3,29 juta orang. Dia menyebut, kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah pedesaan, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karakter Jawa Tengah yang sebagaian besar agraris, dengan alternatif sumber pendapatan yang relatif terbatas.
Namun demikian, kemiskinan ekstrem menunjukkan perkembangan positif. Imam menyebut angka kemiskinan ekstrem Jawa Tengah turun dari sekitar 0,62 persen pada 2024, menjadi 0,3 persen pada 2025, atau turun lebih dari 50 persen. Dia mencontohkan, Kota Surakarta dan Kota Salatiga yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Pengalaman kedua daerah tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kabupaten/ kota lainnya. ***
Editor : Adi Arfian
