SEMARANG, Lingkarjateng.id – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) bersiap menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Semarang pada 24-25 November 2026. Aksi tersebut untuk mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menetapkan kenaikan UMK 2027 sebesar 14 persen.
Angka tersebut dinilai lebih mencerminkan kebutuhan hidup buruh di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok dan meningkatnya beban pajak.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) Jawa Tengah, Karmanto, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah agar tidak mengabaikan aspirasi pekerja dalam menentukan besaran upah minimum.
Menurutnya, buruh masih menghadapi persoalan ketimpangan antara kenaikan upah dan biaya hidup yang terus meningkat.
“Saya dengar-dengar kenaikan UMK Kota Semarang hanya 9,6 persen atau sekitar Rp4.053.371. Kalau usulan dari buruh itu inginnya naik 14 persen atau Rp4.200.000,” ujarnya, Minggu, 22 November 2026.
Karmanto menyebut pembahasan UMK 2027 melibatkan unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan perwakilan buruh. Hasil penetapannya dijadwalkan diumumkan pada Rabu, 25 November 2026.
Namun, pihaknya khawatir aspirasi pekerja kembali kalah oleh kepentingan pengusaha.
Karena itu, ABJaT menyiapkan pengerahan sekitar 1.000 massa untuk mendatangi Balai Kota Semarang selama dua hari berturut-turut.
Aliansi tersebut terdiri atas sejumlah organisasi serikat pekerja, di antaranya FSPMI, FSP-KEP, FSPIP, dan FSB SEMAR.
“Kurang lebihnya kita akan menurunkan 1.000 orang. Dalam memperjuangkan kenaikan UMK tentu kita harus melakukan tekanan-tekanan politik kepada pemerintah. Karena yang didengar sering kali hanya dari suara Apindo,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti UMK Kota Semarang, Karmanto juga mengkritisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2027 yang naik 14,10 persen menjadi Rp2.655.454.
Meski persentase kenaikannya tergolong tinggi dalam satu dekade terakhir, ia menilai kebijakan tersebut belum menjawab persoalan mendasar terkait pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja.
Menurutnya, kenaikan upah tidak seharusnya hanya dilihat dari besaran persentase.
Sehingga, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan buruh memenuhi kebutuhan dasar di tengah kenaikan harga pangan dan berbagai beban pengeluaran.
“Standar kehidupan dan upah buruh di Jateng itu masih sangat memprihatinkan. Harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, ditambah beban pajak yang sekarang juga meningkat. Sementara kebutuhan hidup layak buruh belum terpenuhi 100 persen,” ungkapnya.
Kekecewaan buruh juga dipicu lebarnya kesenjangan upah antara Jawa Tengah dan DKI Jakarta.
Karmanto menyebut UMP Jakarta yang mencapai Rp6,13 juta masih jauh meninggalkan standar pengupahan di Jawa Tengah.
“Disparitas upah di Jateng dan DKI Jakarta semakin tenggelam. Saya masih merasa kecewa karena besaran upah ini yang menikmati bukan pemerintah, tapi buruh,” tuturnya.
Jurnalis: Lingkar Network/Syahril Mu’adz
Editor: Muslichul Basid





























