SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Jawa Tengah berlangsung di 1.231 desa yang tersebar di 12 kabupaten pada tahun 2026 tetap bergulir meskipun sebagian daerah belum menetapkan penyesuaian regulasi dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kelonggaran regulasi bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum menetapkan peraturan daerah terbaru sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa.
Aturan baru ini memuat sejumlah poin krusial, di antaranya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun serta mekanisme penyelesaian apabila hanya terdapat calon tunggal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Jateng, Nadi Santoso, mengatakan pilkades tetap bisa dilaksanakan dengan mengacu aturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
“Masih bisa menggunakan PP nomor 16 tahun 2026 bagi yang belum menetapkan perda dan perbup yang baru. Ketentuan perda/perbup yang lama masih boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 tahun 2024 dan PP karena belum seluruhnya mempunyai penyesuaian perda dan perbup,” terangnya pada Rabu, 18 November 2026.
Pilkades Ngraji Grobogan Memanas, 6 dari 11 Bakal Calon Kades Berasal dari Luar Desa
Rangkaian Pilkades serentak 2026 di Jawa Tengah telah diawali di lima daerah sejak akhir Oktober. Pertama, Kabupaten Magelang (49 desa) pada 25 Oktober 2026, disusul Temanggung pada 29 Oktober (14 desa), Jepara pada 3 November (24 desa), Pemalang pada 9 November (173 desa), serta Pekalongan pada 18 November (34 desa).
Selanjutnya pada 25 November di Wonosobo (166 desa) dan Wonogiri (50 desa), 10 Desember Purbalingga (184 desa), Sukoharjo (126 desa), dan Grobogan (223 desa). Kemudian pada 14 Desember, Kabupaten Semarang (140 desa), dan Cilacap (48 desa).
Sementara itu, pilkades tahun 2027 akan berlangsung di 1.827 desa pada Januari hingga Juni. Lalu, 2.748 desa pada Juli hingga Desember.
Kendati sejumlah daerah sudah melaksanakan pilkades, Nadi mengungkapkan baru enam kabupaten yang melakukan penyesuaian perda terhadap perubahan UU Desa, yakni Wonogiri, Klaten, Wonosobo, Jepara, Pemalang, dan Grobogan.
Sementara itu, untuk aturan teknis turunan berupa perbup baru, sejauh ini baru Kabupaten Wonogiri dan Wonosobo yang telah menetapkannya.
65 Desa di Pati Bakal Gelar Pilkades 2027, Revisi Perda Dikebut Bulan Ini
Di tengah masa transisi aturan baru tersebut, Nadi membeberkan dinamika calon tunggal terlihat dalam pelaksanaan pilkades yang sudah berjalan, seperti di Kabupaten Magelang.
Di daerah tersebut, terdapat lima desa yang diikuti calon tunggal dan seluruhnya memenangkan kontestasi melawan kotak kosong.
Dari sisi pembiayaan, penyelenggaraan Pilkades serentak ini ditopang kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Lima kabupaten tercatat mengalokasikan pagu anggaran mencapai miliaran rupiah untuk menyukseskan tahapan ini.
“Masing-masing desa memperoleh alokasi anggaran penyelenggaraan Pilkades dari APBD setiap kabupaten dan juga APBDes. Makanya alokasi anggarannya disesuaikan dengan jumlah desanya,” katanya.
Pagu anggaran tertinggi ditempati Kabupaten Grobogan sebesar Rp7 miliar dengan alokasi Rp25 juta per desa, diikuti Kabupaten Semarang Rp6,1 miliar (pagu Rp43 juta per desa), dan Kabupaten Cilacap Rp2,3 miliar (rata-rata Rp31 juta hingga Rp69 juta per desa).
Berikutnya, Kabupaten Pekalongan sebesar Rp1,09 miliar (Rp32 juta per desa) serta Kabupaten Wonogiri sebesar Rp1 miliar (Rp20 juta per desa).
Meski belum melakukan pemetaan khusus terkait titik rawan konflik maupun potensi politik uang, Dispermades Jateng berharap seluruh tahapan pemilihan tetap terjaga kondusivitasnya hingga selesai.
“Saya juga berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilih sebagai masyarakat sehingga dapat memperoleh pemimpin yang baik. Dan semoga ini bisa berjalan dengan aman, damai, kemudian transparan, demokratis, dan tentunya integritas dari baik calon maupun pemilih,” imbuhnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul/Lingkar Network
Editor: Ulfa
































