PATI, Lingkarjateng.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati mencatat 45 desa di 10 kecamatan kini terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan air bersih. Data tersebut didapat per Jumat, 25 September 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Pati Martinus Budi Prasetya mengatakan, jumlah tersebut bertambah setelah tiga desa di Kecamatan Batangan mulai mengalami kesulitan air bersih. Ketiga desa tersebut yakni Pecangaan, Kayusiwalan, dan Tlogomojo.
Selain itu, BPBD juga memberikan perhatian terhadap kondisi di wilayah Pati bagian utara. Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, telah mendapat penanganan, sementara Desa Bakalan juga mulai dilaporkan mengalami kesulitan air bersih.
“Ada tiga desa yang baru di wilayah Kecamatan Batangan, Desa Pecangaan, Desa Kayusiwalan dan Desa Tlogomojo. Sedangkan di wilayah Pati sebelah utara, di wilayah Kecamatan Dukuhseti ada Desa Ngagel yang sudah kita atensi. Tetapi infonya, Desa Bakalan pun sudah mulai kesulitan air bersih,” kata Martinus, Jumat, 25 September 2026.
Martinus memperkirakan jumlah desa terdampak masih berpotensi bertambah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh panjangnya periode tanpa hujan, sementara berdasarkan informasi BMKG, fenomena El Nino tahun ini diperkirakan lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya.
Wilayah Pantura timur, termasuk Pati, juga diperkirakan menjadi salah satu daerah yang paling akhir memasuki periode hujan.
“Untuk wilayah Pantura timur meliputi Kabupaten Pati, Blora, dan Rembang, perkiraan BMKG itu termasuk paling akhir akan menerima hujan, diperkirakan sampai pertengahan bulan November,” ujarnya.
Menurut Martinus, kondisi tersebut membuat penanganan kekeringan masih diperlukan hingga beberapa pekan ke depan. Ia berharap hujan turun lebih cepat sehingga dapat mengurangi kebutuhan distribusi air bersih.
Beberapa wilayah seperti Cluwak dan Juwana, kata dia, memang sempat diguyur hujan. Namun hujan yang turun hanya terjadi sekali dengan intensitas rendah.
“Tapi secara umum, hari tanpa hujan di Kabupaten Pati akan lebih panjang pada Oktober sampai pertengahan November. Artinya masih ada kemungkinan wilayah desa yang kekurangan air bersih,” jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan air warga, BPBD terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Pembiayaan penanganan juga didukung berbagai sumber, termasuk bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Martinus mengatakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang disiapkan Pemkab Pati sekitar Rp250 juta masih dalam proses. Namun distribusi air tetap berjalan karena BPBD mendapat dukungan dari sejumlah pihak.
“BTT belum keluar tapi sudah bisa dropping air bersih itu karena selain dari BTT kita juga dibantu dari CSR baik itu dari BUMN maupun perbankan,” katanya.
Salah satu bantuan yang diterima, lanjut Martinus, berupa sekitar 100 tangki air dari bank daerah. BPBD juga mendapat dukungan dari Bank Jateng dan Bank Pati untuk membantu penyaluran air bersih.
Selain melalui BPBD, bantuan juga datang dari kelompok masyarakat peduli kekeringan dan disalurkan melalui sejumlah lembaga, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI).
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pati telah meningkatkan status siaga darurat kekeringan menjadi tanggap darurat mulai 18 September 2026.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan penetapan status tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013. Salah satu kriterianya yakni kekeringan melanda sedikitnya 1.200 hektare lahan pertanian dan tiga desa.
“Status tanggap darurat bencana mulai besok (18 September 2026), karena hari ini harus mendapat tanda tangan semua Forkopimda. Berlangsungnya sampai kekeringan ini selesai,” ujar Chandra usai rapat di Gedung Setda Pati, Kamis, 17 September 2026.
Dengan status tanggap darurat, Pemkab Pati dapat menggunakan dana BTT untuk penanganan kekeringan. Pemerintah saat itu menyiapkan anggaran sekitar Rp250 juta, dengan kemungkinan penambahan apabila kondisi kekeringan berlangsung lebih lama.
“Kalau status siaga kita belum bisa menggunakan BTT, kalau tanggap darurat bisa mengalokasikan dengan BTT. Nominalnya sekitar Rp250 juta, tapi kan fleksibel. Kalau kekeringannya masih panjang pasti akan kita tambahkan,” katanya.
Menurutnya, salah satu prioritas penanganan pemerintah adalah distribusi air bersih ke desa-desa terdampak. Selain BTT, Pemkab Pati juga mengandalkan dukungan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk memperkuat penanganan.
Dalam jangka panjang, kata dia, Pemkab Pati juga menyiapkan langkah untuk menambah sumber air di wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Salah satunya melalui pembangunan sumur dalam.
“Kami juga melihat titik-titik air di wilayah desa terdampak terdekat supaya bisa kita alokasikan di 2027 untuk pengadaan sumur-sumur dalam. Kami juga diskusi terus dengan Kementerian PUPR untuk dibantu pembuatan sumur dalam di daerah terdampak kekeringan,” pungkasnya.
Editor: Sekar
