BLORA, Lingkarjateng.id – Kepala Bagian Hukum Setda Blora, Slamet Setiono saat dihubungi awak media mengungkapkan bahwa Bupati Blora Arief Rohman atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah yang tertanggal 16 Maret 2022.
Surat tersebut isinya tentang arahan untuk memfasilitasi pengajuan permohonan audit forensik ke Badan Siber Sandi Negara (BSSN) RI dari Forum Perangkat Desa (Perades) Gagal Blora.
“Kemarin pada hari Selasa, (5/4) saya bersama Kepala PMD, Bu Yayuk Windarti dan Kabidnya, Dwi Edi sudah mendatangi ke BSSN di Jakarta untuk menyerahkan surat permohonan audit forensik yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Blora dan di BSSN kami diterima langsung oleh dua orang pejabat Humas BSSN,” jelasnya.
10 Aduan Perades Blora Masuk Kepolisian
Ia mengatakan, dua lembar surat permohonan yang tertanggal 31 Maret 2022 tersebut diharapkan bisa menjadi pengurai benang kusut seleksi 861 perangkat desa se-Kabupaten Blora.
Dalam seleksi tersebut, katanya, Forum Perangkat Desa Gagal (Peraga) menduga ada rekayasa digital yang dilakukan oleh panitia. Oleh karena itu, mereka melaporkan dugaan kasus kecurangan tersebut ke pihak kepolisian dan kejaksaan.
Kasus Dihentikan, Kades Cabean Blora Bakal Tuntut Balik Pelapor Terkait Seleksi Perades
“Dalam surat itu kami juga telah jabarkan, bagaimana proses dan mekanismenya, serta profil peserta seleksi yang gagal, dan telah diangkat dan dilantiknya para Perades tersebut oleh seluruh Kepala Desa yang menyelenggarakannya. Sekarang tinggal BSSN mengkajinya, kalau memang akan lakukan atau tidak audit forensik tersebut, terserah BSSN,” bebernya. (Lingkar Network | Lilik Yuliantoro – Koran Lingkar)
