PATI, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati akan memberdayakan kelompok belajar masyarakat (KBM) untuk mengentaskan angka tidak sekolah (ATS) pada 2025.
Kepala Badan Perencanaan Riset Inovasi Daerah (Baperinda) Kabupaten Pati, Muhtar, mengatakan bahwa jumlah angka anak tidak sekolah di Pati masih tergolong tinggi pada 2024.
“ATS sedang kita bahas bersama, data dari 2025 insya Allah kita terfokus. Itu masih lumayan tinggi, sehingga menjadi perhatian nasional dan Gubernur Jateng,” ujarnya, Selasa, 31 Desember 2024.
Muhtar menyampaikan bahwa untuk penanganan anak tidak sekolah maka Pemkab Pati menggelontorkan Rp800 ribu per orang dalam setahun. Menurutnya, anggaran tersebut telah disesuaikan dengan masa aktif pembelajaran yang diikuti siswa. Masa pembelajaran siswa dihitung hanya 8 bulan saja karena 4 bulannya libur.
“Jadi masyarakat itu kita berikan support motivasi anggaran. Jadi dia jika mendapatkan satu siswa untuk mengentaskan tidak putus sekolah itu kita berikan anggaran satu orang itu Rp800 ribu,” jelasnya.
Untuk melaksanakan program tersebut, saat ini sudah ada 25 KBM yang siap mengentaskan ATS di Pati. Baperinda telah melaksanakan uji coba ke beberapa ATS yang berada di KBM.
“Di Pati itu sudah ada 25 KBM. Kemarin satu KBM itu 5 dulu sebagai uji coba, berarti 5 kali Rp800 ribu. Nanti sejauh mana, kalau nanti efektif nanti kan perubahan anggaran bisa review,” tuturnya.
Muhtar berharap program pemberdayaan KBM bisa mengurang jumlah anak tidak sekolah di Pati.
“Semoga membantu percepatan penanganan ATS di Pati, itu mulai 2025, di koodinasikan di Disdik nanti,” tandasnya.
Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Pati mencapai 7.408 orang. Dari jumlah tersebut paling banyak ditemukan di Kecamatan Sukolilo yakni 1.005 ATS.
Berdasarkan data UNICEF untuk pendidikan Jawa Tengah yang diakses dari dashboard ATS data pokok pendidikan (Dapodik), ribuan anak tidak sekolah tersebar di 21 kecamatan. Mulai dari Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, dan kecamatan lainnya.
Untuk mengatasi ATS di Pati, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, Paryanto, mengatakan pihaknya terus berupaya agar ATS kembali bersekolah. Salah satu cara yang dilakukan yakni bekerja sama dengan pemerintah desa (pemdes) se-Kabupaten Pati.
Pemdes diminta untuk mencari ATS yang ada di desanya masing-masing berpedoman dengan dapodik dari Disdikbud Pati. Kemudian, dilakukan pendekatan terhadap ATS agar mau kembali sekolah lagi.
“Kita melatih teman-teman operator dari desa, dan kami yang ada di dinas pendidikan pemegang dapodik untuk bekerja mencari anak-anak itu. Kemudian kita share ke desa, supaya desa membantu kami untuk menemukan anak-anak itu,” ucapnya.
Nantinya, untuk anak yang masih di usia sekolah, akan dikembalikan ke sekolah formal. Kemudian, untuk anak yang usianya melebihi batas usia sekolah, akan dimasukkan ke pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau kejar paket. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Lingkarjateng.id)
