Pekalongan (lingkarjateng.id) – Plt. Bupati Pekalongan Sukirman, membuka kegiatan Survei Akreditasi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, Kamis (10/9). Turut hadir tim surveyor LARS-DHP, Dewan Pengawas, Direktur RSUD Kraton dr. Henny Rosita, serta seluruh manajemen dan komite rumah sakit.
Sukirman menegaskan akreditasi bukan sekadar mengejar predikat atau penilaian semata. Lebih dari itu, proses ini harus menjadi sarana membangun budaya mutu dan keselamatan pasien yang berkelanjutan.
“Akreditasi rumah sakit bukan semata-mata untuk mendapatkan sebuah predikat. Lebih dari itu, akreditasi harus menjadi bagian dari upaya membangun budaya mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan,” ujar Sukirman.
“Sampaikan saja secara terbuka apa yang sudah berjalan, maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki, agar tim akreditasi dapat memberikan rekomendasi penting untuk perbaikan ke depan,” sambungnya.
Ia mengajak seluruh jajaran tidak memandang survei sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai kesempatan berharga untuk mengevaluasi kinerja dan belajar bersama guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Ukuran keberhasilan rumah sakit bukan dari predikat yang diraih, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kualitas layanan dan merasa aman selama berobat.
“Jadikan survei ini sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi dan mendapatkan masukan berharga demi peningkatan pelayanan. Jangan jadikan akreditasi sekadar kegiatan sesaat saat tim datang, melainkan jadikan standar pelayanan sebagai budaya kerja sehari-hari,” tegasnya
“Keberhasilan rumah sakit bukan hanya diukur dari predikatnya, melainkan dari kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat serta terjaminnya keselamatan pasien,” lanjut dia.
Sukirman memohon tim surveyor agar senantiasa memberikan masukan, rekomendasi, dan pembinaan yang berkelanjutan. “Setiap catatan yang diberikan akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan, baik bagi RSUD Kraton maupun Pemkab Pekalongan secara keseluruhan,” ujarnya.
Pihaknya menyebut di tengah tantangan pelayanan kesehatan seperti jaminan kesehatan UHC dan keterbatasan anggaran daerah, masukan dari tim akreditasi dinilai sangat berharga untuk menemukan terobosan solutif.
“Setiap catatan akan kami jadikan bahan perbaikan, baik untuk RSUD Kraton maupun Pemkab Pekalongan. Terlebih di tengah tantangan UHC dan keterbatasan anggaran, kami berharap masukan ini dapat menjadi terobosan untuk terus menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. ***
Jurnalis : Fahri Akbar
Editor : Adi Arfian
