KENDAL, Lingkarjateng.id – Pegawai Honorer di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kendal cemas, pasalnya muncul WA yang menyatakan bahwa tahun 2024 tidak ada formasi PPPK untuk tenaga kesehatan (nakes). Munculnya WA yang diduga dari salah seorang Kepala dilingkungan Dinas Kesehatan menjadikan semua Pegawai Honorer berkoordinasi dan mendatangi Kantor Dinkes Kendal.
Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Kabupaten Kendal Redi Wibowo membenarkan adanya WhatsApp tersebut dan beredar di grup. Dirinya menjelaskan sebelum perwakilan pegawai non PNS atau honorer mendatangi Kantor Dinkes sempat beredar di grup WhatsApp yang mengatakan tidak ada formasi tersebut.
“Setelah kami menerima pesan WhatsApp lalu berkoordinasi untuk menanyakan ke kantor Dinkes, dah hari ini kami datang untuk menerima penjelasan, karena kami kawatir dengan nasib kami,” ujar Redi, pada Rabu, 31 Januari 2024.
Setelah dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Abidin di depan 50 perwakilan nakes, bahwa tahun 2024 ada formasi untuk nakes. Justru, kata dia, yang tidak ada adalah pegawai non Nakes.
“Setelah kami hendak menanyakan kejelasan tiba-tiba ada formasi, namun untuk non nakes tidak ada, selain itu tidak ada prioritas untuk yang sudah mengabdi puluhan tahun, menurut data kami ada yang berusia 56 tahun dan ada yang masa kerjanya 26 tahun,” lanjutnya.
Redi menuturkan, sebenarnya akan ada 500 nakes yang akan mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kendal dan bahkan ke Kantor Bupati Kendal untuk menanyakan hal tersebut. Namun dengan pertimbangan banyak hal, akhirnya hanya perwakilan saja yang datang.
Terpisah, salah seorang tokoh kesehatan yang juga salah satu Caleg dari Partai Perindo Satrio Dono Saputro menyayangkan masih banyaknya tenaga kesehatan yang belum diangkat dan sudah mengabdi bertahun-tahun.
Sebagai pensiunan tenaga Kesehatan, dirinya mengaku prihatin dengan hal tersebut. Doni panggilan akrabnya, akan ikut mengawal sehingga ada formasi dan banyak yang lolos terutama yang sudah mengabdi puluhan tahun.
“Saya akan kawal dan minta bantuan ke Pusat untuk bisa lebih banyak lagi yang diangkat dengan skala prioritas, dan dalam menginformasikan formasi harusnya terbuka, dan untuk yang tidak ada formasi seperti tenaga non nakes juga diperhatikan,” ujar Doni. (Lingkar Network | Unggul Priambodo – Lingkarjateng.id)
