JEPARA, Lingkarjateng.id – Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan mampu tumbuh menjadi penopang perekonomian daerah khususnya pertumbuhan ekonomi Jepara. Hal ini terungkap dalam dialog interaktif Menjaring Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Haizul Ma’arif dengan Kepala DiskopUKMnakertrans (Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara) Samiadji di Radio R-Lisa, Kamis (26/5).
Dalam dialog yang mengusung tema “Membangun Ekonomi Berbasis Potensi Lokal”, Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma’arif atau yang akrab disapa Gus Haiz menyampaikan bahwa, potensi UMKM yang ada di Jepara sangat luar biasa dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jepara memiliki keunggulan di bidang ukir yang sudah mendunia.
“Di era teknologi seperti saat ini, pelaku UMKM harus mampu mengoptimalkan teknologi untuk dapat bersaing memasarkan hasil produksi UMKM yang ada di Jepara,” ujar Gus Haiz.
Gus Haiz menjelaskan, di era globalisasi dan teknologi saat ini, kita harus melakukan inovasi untuk menjual hasil produksi kita salah satunya memasarkan secara online, untuk mempermudah pemasaran bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada, seperti Provinsi Jawa Tengah telah memiliki aplikasi Blangkon. Masyarakat juga bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mempromosikan produknya.
“Pelaku UMKM yang ada di Jepara bisa mendaftar dan memasarkan produknya di aplikasi Blangkon tersebut. Karena aplikasi tersebut mempunyai lingkup yang tidak hanya kota saja, melainkan se-Jawa Tengah,” jelas Gus Haiz.
Gus Haiz menerangkan, munculnya pasar modern semakin banyak, akan tetapi antusias masyarakat terhadap pasar tradisional masih sangat tinggi. Apalagi di hari-hari libur anak muda sekarang banyak menuju pasar tradisional.
“Rencananya DPRD Jepara akan menginisiasi terbentuknya Perda tentang pembatasan pasar modern. Setiap kecamatan hanya ada satu pasar modern. Ini yang akan kita atur dengan tujuan melindungi sektor UMKM dalam menjalankan usahanya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala DiskopUKMnakertrans, Samiadji mengatakan, Pemerintah Jepara akan melakukan pendampingan baik dibidang produksi maupun pemasaran. Hal ini bertujuan mengangkat UMKM yang ada di Kabupaten Jepara agar dikenal masyarakat luas. Salah satunya telah mengucurkan bantuan produktif mikro untuk pelaku UMKM pada tahun 2020 penerima mendapatkan Rp 2,4 juta. Targetnya secara nasional pada saat itu 12 juta pelaku UMKM termasuk di Jepara.
“Kemudian di tahun 2021 anggaran pusatnya masih sama, cuma penerimanya lebih banyak, tetapi jumlah penerimaan lebih sedikit yaitu Rp 1,2 juta. Jumlah penerima meningkat 2 kali lipat yang semula di tahun 2020 sebanyak 12 juta dan di tahun 2021 menjadi 24 juta secara keseluruhan,” jelasnya.
LPDB-KUMKM Harapkan Koperasi di Jepara Hindari Penyalahgunaan
Ia menambahkan, di Jepara pada bulan Maret lalu dari masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Jepara mendapat nomor 2 se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang untuk pembelian produk dalam negeri para pelaku UMKM. Jepara sendiri dalam waktu 2,5 bulan sudah mencapai Rp 5,7 miliar untuk pembelian produk-produk UMKM.
“Jadi, memang dari Pemerintah Jepara sangat serius untuk bagaimana kita lebih mencintai, memanfaatkan, dan menggunakan produk-produk lokal yang ada di Jepara,” pungkas Samiadji. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)
