SEMARANG, Lingkarjateng.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Semarang menegaskan sikap tegak lurus terhadap keputusan resmi partai terkait polemik pemecatan Taj Yasin Maimoen dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP.
Ketua DPC PPP Kota Semarang, Muhammad Hayyi Wildani, menjelaskan pengurus daerah memilih tidak masuk dalam pusaran dukung-mendukung secara personal dan menyerahkan persoalan tersebut kepada kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Hayyi mengatakan DPC menghormati seluruh proses dan mekanisme yang berlaku di internal partai. Menurutnya, DPC juga tidak ingin terburu-buru memberikan penilaian terhadap keputusan tersebut.
“Kami menghormati kewenangan dan mekanisme yang berlaku di internal partai. Terkait keputusan tersebut, kami tidak ingin terburu-buru memberikan penilaian. Prinsip kami tetap menjaga persatuan, soliditas, dan marwah PPP,” ujarnya, Kamis, 5 November 2026.
Selain itu, Hayyi menegaskan, DPC PPP Kota Semarang tidak berada dalam posisi mendukung ataupun menolak keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan personal.
“Kami tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak secara personal. Kami menghormati mekanisme dan kewenangan DPP. Fokus DPC PPP Kota Semarang saat ini adalah menjaga soliditas, persatuan, dan menjalankan kerja-kerja organisasi,” tegasnya.
Menurutnya, dinamika di tingkat pusat tidak boleh mengganggu jalannya organisasi di daerah. DPC PPP Kota Semarang tetap berpedoman pada keputusan resmi partai dan berupaya menjaga soliditas kader.
“Kami menghormati proses dan mekanisme yang berlaku. DPC PPP Kota Semarang tetap berpedoman pada keputusan resmi partai dan menjaga soliditas organisasi,” tuturnya.
Dikabarkan Dicopot Mardiono dari Sekjen PPP, Gus Yasin Ngaku Belum Terima Surat Resmi
Taj Yasin Sebut Belum Terima Surat Pemecatan
Kabar pergantian kepengurusan itu mencuat setelah Ketua Umum DPP PPP Mardiono menyampaikan bahwa Taj Yasin dan Agus Suparmanto tidak lagi menjalankan tugas masing-masing sebagai Sekjen dan Wakil Ketua Umum (Waketum) partai.
Menanggapi informasi tersebut, Taj Yasin yang akrab disapa Gus Yasin mengaku belum menerima surat penonaktifan dari PPP pusat
Ia mengatakan dirinya justru mengetahui kabar penonaktifan melalui pemberitaan media.
Menurutnya, apabila keputusan pencopotan benar-benar telah ditetapkan, seharusnya ada pemberitahuan resmi dari jajaran pengurus partai.
“Belum saya terima surat pencopotanya karena ini baru dari media semuanya, kalau ada pencopotan harusnya ada pemberitahuan dari pengurus kami yang tanda kutip ada 3 nama yang dicopot,” ujarnya saat ditemui di Gedung Gradika Bhakti Praja Semarang, Selasa, 3 November 2026.
Salah satu alasan yang disebut melatarbelakangi pencobotan tersebut adalah penilaian bahwa dirinya tidak aktif mengikuti agenda kepengurusan setelah Muktamar PPP. Selain itu, muncul persoalan internal terkait legalitas surat-menyurat partai.
Gus Yasin membantah anggapan bahwa dirinya tidak menjalankan aktivitas kepartaian. Ia menyebut masih menghadiri sejumlah kegiatan dan agenda yang diselenggarakan PPP ketika mendapat undangan.
“(Mengenai tidak aktif dalam agenda partai?) Kalau itu tanyakan saja kepada kawan-kawan ya aktif atau tidaknya. Kan selama ini kalau diundang partai ya datang dan kegiatan-kegiatan masih sering datang, masing sering lah,” katanya.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah tudingan bahwa Gus Yasin mengirimkan surat kepada Kapolda Sulawesi Selatan untuk meminta pembatalan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar karena dinilai ilegal.
Menanggapi hal tersebut, Gus Yasin membantah pernah membuat laporan sebagaimana yang dipersoalkan.
“Tidak ada laporan,” kata pria yang juga menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah itu.
Jurnalis: Syahril Muadz/Lingkar Network
Editor: Ulfa
