SEMARANG, Lingkarjateng.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah mencatat 229 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Pati mengalami dugaan keracunan setelah menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satu siswa lainnya berasal dari MTs Manbaul Ulum.
Kasus terbanyak terjadi di MTs Negeri 3 Pati dengan 127 siswa. Kemudian SMPN 1 Gembong sebanyak 101 siswa dan MTs Manbaul Ulum satu siswa.
Kepala Dinkes Jawa Tengah, Zulfachmi, mengatakan jumlah tersebut masih dapat berubah seiring pendataan dan pemeriksaan terhadap siswa yang mengalami gejala.
Menurutnya, penanganan kejadian keracunan dilakukan sesuai prosedur. Puskesmas terdekat akan mendatangi sekolah maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengambil sampel serta mengevaluasi kondisi lingkungan.
“Standarnya memang sama, ketika ada kejadian keracunan, nanti puskesmas yang terdekat mendatangi lokasi kejadian, mengambil sampel, melakukan evaluasi terkait dengan lingkungan daripada SPPG maupun lingkungan sekolahnya dengan tujuan mitigasi untuk pencegahan berikutnya,” ujar Zulfachmi, Rabu, 9 September 2026.
Ia mengungkapkan pihaknya telah mengamankan sampel makanan dari SPPG yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut. Sampel selanjutnya dikirim untuk pemeriksaan laboratorium.
Selain makanan, petugas juga mengambil sampel muntahan dan feses dari sejumlah siswa untuk membantu mengidentifikasi sumber serta penyebab keracunan.
Zulfachmi mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu paling cepat tujuh hari dan maksimal sekitar dua pekan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut juga mencakup sampel dari kasus serupa yang terjadi di Solo dan Rembang.
“Untuk uji makanan belum karena butuh waktu paling cepat 7 hari dan paling lama 2 minggu. Inikan kejadian baru 2 hari yang lalu. Begitupun Solo dan Rembang juga baru 3 hari yang lalu kan. Nanti kalau sudah keluar kami sampaikan hasilnya,” ungkapnya.
Menurut Zulfachmi, kasus keracunan MBG yang terjadi di wilayah Pantura Timur, termasuk Pati, Rembang, dan Blora, tidak berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia menyebut SPPG yang berkaitan dengan sejumlah kasus tersebut telah memiliki SLHS. Namun, sertifikat tersebut bukan satu-satunya faktor yang menentukan keamanan makanan karena keracunan dapat dipengaruhi berbagai sumber.
“Mereka sudah punya. Berarti tidak ada kaitannya ya. (Berati SLHS tidak menjamin?) Karena keracunan itu kan sumbernya multifaktor ya. Bisa dari sanitasi lingkungan, bisa dari penjamahnya, dan bisa dari sumber airnya. Dari hasil lab itu kita bisa memprediksi, kira-kira ini keracunannya bersumber darimana,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah kasus keracunan MBG yang sebelumnya terjadi di Jawa Tengah sebagian besar berkaitan dengan kontaminasi bakteri, termasuk E. coli.
Oleh karena itu, ia meminta pengawasan terhadap sanitasi SPPG diperketat, terutama pada kualitas air yang digunakan untuk memasak, mencuci bahan makanan, hingga membersihkan ompreng.
Sementara itu, penyelidikan epidemiologi untuk kasus di tiga sekolah Pati masih berlangsung. Dinkes Jateng bersama Dinkes Pati terus menelusuri kemungkinan sumber kontaminasi berdasarkan hasil pemeriksaan sampel makanan, lingkungan, serta spesimen dari siswa.
Zulfachmi menyebut apabila dalam satu sekolah ditemukan kasus keracunan, sesuai prosedur SPPG yang diduga bermasalah dapat ditutup sementara. Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan.
“Kami sudah melakukan pertolongan awal dan merujuk pasien ke Puskesmas dan RS terdekat,” pungkasnya.
Jurnalis: Lingkar Network/Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Muslichul Basid
