BLORA, Lingkarjateng.id – Bupati Blora, Arief Rohman, memastikan akan menelusuri alokasi anggaran internet daerah yang mencapai sekitar Rp2,5 miliar pada tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan seiring kebijakan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau ada masukan akan kita cek, kita akan lihat sesuai dengan semangat kita efisiensi nanti kita cek,” ujar Arief di Blora, Sabtu, 11 April 2026.
Arief mengakui belum mengetahui secara rinci peruntukan (ploting) anggaran tersebut. Ia menyatakan terbuka terhadap masukan masyarakat, termasuk kemungkinan pengalihan anggaran ke sektor lain yang lebih prioritas.
“Terus terang belum tau detailnya, akan kita cek. Anggaran Rp 2,5 Miliar untuk mana saja. Kalau memang bisa di efisiensi karena anggaran masih berjalan tentunya masukan dari masyarakat kita terima baik,” ujarnya.
Di sisi lain, evaluasi teknis tengah dilakukan oleh Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora. Kepala Bidang TI, Ahmad Hudil Khoiri, menyebut pihaknya mendapat mandat untuk mengkaji kebutuhan internet di seluruh perangkat daerah, termasuk 16 kecamatan.
Menurut Hudil, Dinkominfo sendiri pada 2026 mengelola anggaran sekitar Rp500 juta untuk layanan internet terpusat. Anggaran tersebut digunakan untuk langganan internet dedicated yang kemudian dibagi ke sejumlah kantor perangkat daerah dengan kecepatan sekitar 300 Mbps per titik.
Ia menjelaskan, layanan tersebut mencakup kantor-kantor di wilayah Kota Blora, termasuk RSUD dr R Soetijono dan Mal Pelayanan Publik, serta menjangkau tiga kecamatan yakni Cepu, Randublatung, dan Ngawen.
Namun, Hudil mengakui belum pernah dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh terkait kebutuhan riil bandwidth di tiap perangkat daerah.
“Kebutuhan perangkat daerah berpa kami memang belum pernah mengevaluasi secara teknis,” katanya.
Kondisi ini, lanjutnya, memicu sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil inisiatif berlangganan internet secara mandiri menggunakan APBD, dengan alasan kecepatan layanan yang dirasa kurang.
“Mungkin orang awam (Dinas terkait), dirasa lemot jadi langganan sendiri. Pada prinsipnya kan penganggaran internet (secara pribadi dari OPD) dibolehkan, kembali lagi ketersediaan anggaran,” katanya.
Hudil juga menyoroti bahwa tidak semua instansi membutuhkan layanan internet dedicated yang berbiaya tinggi. Saat ini, hanya empat OPD yang menggunakan layanan tersebut, yakni Dinkominfo, Dindukcapil, Disdik, dan BPPKAD.
“Internet dedicated sangat mahal, Kominfo jelas, ada internet dedicated yang khusus melayani data center. semua server dan aplikasi yang ditempatkan di kami (ditampung melalui langganan internet dedicated),” terangnya.
Temuan awal juga mengindikasikan potensi tumpang tindih anggaran, salah satunya di Kecamatan Cepu yang menganggarkan Rp47 juta untuk internet, padahal sebagian layanan telah disuplai Dinkominfo. Sebagai perbandingan, Kecamatan Kedungtuban hanya membutuhkan sekitar Rp8 juta.
“Seperti di (Kecamatan) Blora, kalau langganan paket yang 50 atau 100 Mbps tanpa di share sangat cukup,” terang Hudil.
Menanggapi hal itu, Camat Cepu, Endah Ekawati, menjelaskan bahwa anggaran yang diajukan bukan hanya untuk kantor kecamatan, melainkan untuk mendukung tujuh kelurahan di wilayahnya.
“Jumlahnya ada 7 titik untuk kelurahan, bukan untuk kecamatan saja,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa layanan dari Dinkominfo di wilayahnya lebih bersifat internet publik gratis di titik tertentu, bukan untuk operasional internal kecamatan.
“Sesuai dengan program, nanti sistem bayarnya tinggal LS LS (tagihan langsung) gitu aja,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), total belanja internet Pemkab Blora dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar Rp14,769 miliar.
Dengan rincian, tahun 2022 mencapai Rp4,771 miliar, lalu menyusut di tahun 2023 sekitar Rp2,412 miliar, selanjutnya tahun 2024 mencapai Rp2,446 miliar, lalu tahun 2025 mencapai Rp2,579 miliar dan tahun 2026 mencapai Rp2,560 miliar.
Sementara itu, anggaran di Dinkominfo selama 5 tahun mencapai mencapai Rp2.779.960.000.
Anggaran tersebut dengan rincian, 2022 sebesar Rp700 juta, 2023 turun menjadi Rp616,8 juta, 2024 masih sama Rp616,8 juta, 2025 kembali turun menjadi Rp420 juta, dan saat ini tahun 2026 naik menjadi Rp426,3 juta.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
