SEMARANG, Lingkarjateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menanggapi wacana pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan kampus atau perguruan tinggi.
Taj Yasin mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji wacana tersebut. Menurutnya, konsep MBG di kampus tidak bisa disamakan dengan sekolah.
“Kalau MBG di kampus tanggapan kami ya dilihat dulu seberapa sih karena kampus ini kan berbeda ya dengan sekolah dengan masyarakat,” ujar Taj Yasin baru-baru ini.
Menurutnya, data penerima manfaat juga perlu dipetakan secara rinci karena tidak semua mahasiswa berada di daerah yang sama atau mengikuti kuliah secara langsung.
“Kampus ini juga masyarakatnya harus benar-benar didata ya. Dari penghitungan mahasiswanya karena ini juga tidak semuanya ada di Jawa Tengah, ada yang mengikuti online. Nah, ini data ini yang harus didata dulu baru nanti kita usulkan,” pungkasnya.
Wacana ini juga mendapat berbagai pendapat dari kampus, salah satunya Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang. Rektor Untag Semarang, Suparjo, mengatakan pihaknya sangat mendukung program tersebut.
“Keterlibatan kampus dalam program MBG sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Walaupun saat ini kita belum praktis melaksanakan. Tapi kita merencanakan ada seperti itu. Terutama untuk sekolah yang ada dalam binaan kita,” katanya.
Di sisi lain, Untag juga memiliki SMK 17 Agustus 1945 yang bisa menjadi bagian untuk menyerap progam MBG secara merata. Pihaknya meyebut secara prinsip jika pemerintah memerlukan bantuan dari kampus, secara terbuka Untag akan membantu apapun bentuknya.
“Prinsipnya kita ingin membantu, apa pun bentuk bantuannya itu. Di antaranya MBG itu. Keterlibatan kampus dalam program sosial bukan hal baru. Selama ini perguruan tinggi juga aktif melakukan berbagai bentuk pengabdian masyarakat, mulai pendampingan UMKM hingga pembinaan panti asuhan,”tegasnya.
Berbeda pendapat, Pembina Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Semarang sekaligus anggota DPD RI Muhdi justru mengatakan pihaknya kurang sepakat dengan wacana tersebut dan menegaskan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)tidak akan masuk dalam pengelola SPPG.
“Insyaallah UPGRIS tidak akan masuk di situ. Nanti justru menjadi pembenar atau kita menjadi tameng kalau ada masalah-masalah,” kata Muhdi saat dikonfirmasi.
Alasan Muhdi menolak progam MBG masuk pada ranah kampus karena perguruan tinggi bukan merupakan sasaran utama penerima MBG, utamanya pada kalangan mahasiswa.
“Saya kurang memahami kenapa kampus didorong memiliki SPPG. Pertama, kampus itu kan bukan sasaran. Kampus kan tidak mendapat layanan itu mahasiswanya,” bebernya.
Muhdi menilai alangkah lebih baiknya progam tersebut menyasar ke sekolah-sekolah, utamanya yang mempunyai peserta didik sebagai sasaran utama MBG.
Menurutnya, pengelolaan di sekolah akan lebih efektif karena distribusi makanan lebih dekat dan pengawasan kualitas makanan lebih mudah dilakukan.
“Kalau memang mau dibuka kami mendorong justru di sekolah-sekolah. Banyak sekolah punya siswa sebanyak itu. Kalau mereka menyelenggarakan sendiri, saya yakin bisa mengefisienkan,” katanya.
Perputaran ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat desa juga menjadi sorotan Muhdi yang khawatir pengelolaan dapur MBG justru dimonopoli pihak tertentu.
“Faktanya dapur-dapur itu sudah menyuplai sendiri. Yang kita khawatiri, bisa saja satu orang memiliki banyak dapur lalu mereka memonopoli itu,” katanya.
“Yang penting adalah janji Presiden, perputaran ini memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah-daerah. BUMDes, atau yayasan sekolah yang layak untuk menyelenggarakan, atau sekolah yang bagus didorong,” imbuhnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Rosyid
