SALATIGA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga resmi meniadakan anggaran Pendamping Haji Daerah (PHD) tahun 2026 sebesar Rp87,4 juta. Kebijakan ini diambil sebagai langkah prioritas anggaran untuk program kesejahteraan rakyat (kesra).
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Salatiga, Sumarno, mengatakan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama penghapusan alokasi PHD tahun ini. Dana PHD akan dialihkan untuk mendukung kegiatan yang dinilai lebih menyentuh masyarakat secara luas.
“Karena keterbatasan anggaran, kami prioritaskan untuk kegiatan fasilitasi bidang kesra, seperti insentif modin, silaturahmi tokoh agama, serta penguatan Salatiga sebagai kota tertoleran,” katanya, Senin, 30 Maret 2026.
Peniadaan anggaran pendamping haji merupakan strategi penyesuaian belanja daerah agar tetap efektif dan tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal. Meski anggaran ditiadakan, Pemkot Salatiga memastikan pelayanan bagi jemaah haji tetap berjalan optimal. Pemerintah tetap memberikan fasilitasi transportasi pemberangkatan dan penjemputan jemaah.
“Pemkot tetap memfasilitasi pemberangkatan jemaah dari Salatiga ke embarkasi Donohudan, Boyolali, serta penjemputan saat kembali ke Salatiga,” jelasnya.
Sumarno mengungkapkan, pihaknya sempat mengupayakan kehadiran PHD melalui skema mandiri. Namun, calon yang diajukan tidak lolos seleksi administrasi dan tes berbasis komputer (CAT).
“Sudah ada yang bersedia secara mandiri, tetapi tidak lolos seleksi,” ungkapnya.
Meskipun tanpa pendamping haji dari daerah, jemaah haji asal Salatiga tetap mendapatkan pendampingan dari petugas haji Indonesia (PHI).
Ketua kloter 24, Yunita Fitriani dari Kementerian Agama (Kemenag) Salatiga akan mendampingi selama pelaksanaan ibadah haji.
Data Kemenag Salatiga mencatat sebanyak 215 jemaah haji asal Salatiga tergabung dalam kloter 24. Mereka dijadwalkan berangkat dari Salatiga pada Selasa, 28 April 2026 dan akan terbang menuju Arab Saudi pada Rabu, 29 April 2026.
Jurnalis: Angga Rosa
Editor: Ulfa
