BLORA, Lingkarjateng.id – Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mengaku tidak mengetahui secara detail penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) untuk sektor pendidikan di wilayahnya.

Pasalnya mekanisme penyalurannya dinilai tidak melalui jalur usulan dari pemerintah daerah setempat.

“Kami tidak tahu, Mas. Untuk Banpres ini kami tidak dilibatkan, dan sekolah yang menerima juga tidak ada melaporkan ke Dinas,” ujar Sandy Tresna Hadi, Kepala Bidang Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Selasa, 28 April 2026.

Dikonfirmasi lebih lanjut terkait besaran nominal dan jumlah instansi yang menerima, pihaknya mengaku tidak mengetahui.

“Tidak ada,” jawabnya singkat saat ditanya apakah pengajuan bantuan tersebut diajukan melalui Dinas Pendidikan.

Hal ini menegaskan bahwa penyaluran dana bantuan tersebut berlangsung secara langsung antara sekolah dengan pemerintah pusat, tanpa melibatkan peran serta atau koordinasi dengan dinas teknis setempat.

Meskipun diketahui ada beberapa sekolah yang menerima bantuan hingga mencapai angka miliaran rupiah, pihak Bidang Sarpras mengaku tidak memiliki data valid terkait hal tersebut.

“Saya tidak tahu, Mas,” pungkasnya.

Sebelumnya, SMPN 3 Blora Terima Banpres mencapai Rp2,09 Miliar. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

“Bantuan dari pusat itu sebenarnya untuk tahun 2025, namun pelaksanaannya baru dimulai tahun 2026 karena pencairan anggaran baru terlaksana pada 9 Desember 2025,” kata Kepala SMPN 3 Blora, Trimo.

Bantuan yang bersumber dari APBN itu dimanfaatkan untuk pembangunan tiga ruang kelas baru, satu ruang tambahan, serta fasilitas pendukung seperti toilet.

Menurut Trimo, Banpres tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme usulan yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Sekolah harus aktif mengusulkan. Data memang tersedia, tetapi tanpa usulan, program tidak bisa diproses,” tuturnya.

Sebagai tambahan informasi, terdapat sejumlah sekolah yang turut mendapatkan Banpres meliputi: