BLORA, Lingkarjateng.id – Idul Fitri 1447 Hijriyah atau Lebaran tahun 2026 tiba di tengah efisiensi anggaran dengan adanya pemotongan transfer pusat ke Daerah (TKD), mencapai Rp 370 miliar.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto menegaskan kegiatan seremonial hingga hiburan besar, wajib dipotong agar fokus anggaran dapat dialihkan ke pelayanan publik.
Siswanto, meminta maaf tahun ini masih banyak hal belum bisa direalisasikan, karena adanya efisiensi anggaran untuk pemkab Blora. Bahkan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD tahun ini nihil, yang mengakibatkan proposal dari kelompok tani hingga satuan pendidikan swasta tidak ada yang mendapatkan rekomendasi dari DPRD.
“Minal aidzin wal faidzin, kami mohon maaf lahir dan batin jika belum maksimal untuk melayani masyarakat. Ini karena, rata-rata 25 persen anggaran kena efisiensi untuk pemerintah kabupaten-kota di seluruh Indonesia,” ujar Siswanto, Jumat, 20 Maret 2026.
Ia menegaskan, penghematan ini membuat pemerintah daerah memutar otak hingga. menahan diri dari kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, dengan pengeluaran yang tinggi.
“Pemerintahan sekarang harus fokus pada substansi, yaitu pelayanan publik dan administrasi publik. Hal-hal yang banggung-banggung harus dikurangi,” ujarnya.
Siswanto menambahkan, informasi dan layanan masyarakat akan lebih diarahkan melalui media sosial, dan jaringan pemerintahan hingga tingkat desa guna optimalisasi anggaran yang ada saat ini.
“Pelayanan rakyat dan distribusi informasi adalah prioritas. Semua kegiatan harus efisien, efektif, dan tetap menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dengan langkah ini, ia menyarankan agar Pemkab Blora memastikan penggunaan anggaran publik tepat sasaran. Bukan untuk seremoni atau hiburan besar.
“Fokus efisiensi diharapkan mendorong pemerintah lebih menekankan program yang berdampak langsung bagi warga, bukan sekadar seremoni atau hiburan besar,” jelasnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Sekar S
