Kudus (lingkarjateng.id) – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan arah kebijakan ke depan akan memfokuskan pada percepatan perizinan, penguatan investasi, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Fokus tersebut diambil berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi kinerja pemerintahan selama tahun pertama kepemimpinannya. Sam’ani menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro menunjukkan capaian positif.
Angka kemiskinan di Kabupaten Kudus pada 2025 tercatat turun menjadi 6,59 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat hingga 77,94.
Menurut Sam’ani, capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Capaian ini patut disyukuri, tetapi tidak untuk berpuas diri. Evaluasi satu tahun ini menjadi bahan introspeksi agar kebijakan yang kami jalankan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung,” ujarnya saat di Pendopo Kabupaten Kudus pada Senin (23/2).
Kendati begitu, Sam’ani menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Salah satu fokus utama ke depan adalah percepatan pelayanan perizinan.
Dia mengakui adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang menuntut penyesuaian di daerah, termasuk dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Pemerintah daerah, kata dia, akan melakukan berbagai eskalasi kebijakan untuk mempermudah dan mengawal proses perizinan agar berjalan lebih cepat.
“Perizinan yang cepat akan berdampak langsung pada investasi. Kalau investasi masuk, maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Ini penting untuk menekan angka pengangguran di Kudus,” tegasnya.
Selain perizinan dan pengangguran, pengelolaan sampah juga menjadi fokus perhatian. Saat ini, penanganan sampah di Kabupaten Kudus baru mencapai sekitar 60–65 persen.
“Pengembangan RDF di TPA yang melibatkan PT Pura, serta pengolahan sampah organik oleh PT Djarum, dapat meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah daerah,” kata Bupati.
Pada bidang pembangunan, berbagai indikator tata kelola pemerintahan juga ada tren positif. Indeks Infrastruktur meningkat dari 55,14 persen menjadi 66,02 persen, indeks integritas daerah mencapai 88,31 persen, dan indeks reformasi birokrasi berada di angka 72,15 persen.
Selama 2025, Pemkab Kudus menjalankan 20 program unggulan dengan realisasi anggaran sebesar 94,68 persen. Program tersebut mencakup dukungan UMKM, pemberdayaan difabel dan lansia, layanan kesehatan gratis melalui UHC, hingga pelatihan wirausaha bagi generasi muda.
Ke depan, Sam’ani memastikan dukungan terhadap UMKM muda, khususnya generasi Z, akan terus diperkuat.
Menghadapi potensi penurunan transfer ke daerah pada 2026, Sam’ani menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah dan penajaman prioritas pembangunan. “Kami harus bekerja lebih cepat, disiplin, dan kolaboratif demi kesejahteraan masyarakat Kudus,” tandasnya. ***
Jurnalis : Fahtur Rohman
Editor : Fian
