Kudus (lingkarjateng.id) – Pemerintah Kabupaten Kudus menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 sebagai momentum membangkitkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong lintas sektor.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris saat menjadi inspektur upacara peringatan Harkitnas di Pendapa Kabupaten Kudus, pada Rabu (20/5/2026).
Bupati Sam’ani mengatakan, peringatan Harkitnas tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi refleksi sekaligus evaluasi agar pemerintah daerah mampu menerjemahkan program pemerintah pusat menjadi langkah nyata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini masih membutuhkan perhatian khusus sehingga diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan UMKM, untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Momentum ini harus menjadi kebangkitan ekonomi masyarakat Kudus. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga perlu merangkul semua pihak, termasuk UMKM dan para pengusaha agar tetap survive dalam kondisi apa pun,” ujarnya.
Ia optimistis filosofi “Gusjigang” yang telah lama melekat pada masyarakat Kudus dapat menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Nilai bagus, ngaji, dan dagang dinilai mampu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis sekaligus menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha kecil, Pemkab Kudus terus menyalurkan bantuan modal kepada pedagang kaki lima serta mendukung program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal.
Selain fokus pada penguatan ekonomi, Bupati Sam’ani juga menaruh perhatian terhadap perlindungan pekerja rentan.
Saat ini, sekitar 30.200 pekerja informal di Kabupaten Kudus, mulai pengemudi ojek online, kuli bangunan, hingga tukang becak, telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Pemkab Kudus selama satu tahun.
Menurutnya, program tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat kecil karena mencakup jaminan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga bantuan pendidikan bagi anak pekerja.
“Kalau terjadi musibah, anak-anak mereka juga bisa terjamin pendidikannya sampai kuliah,” katanya.
Pada kesempatan itu, Sam’ani juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp15 juta kepada keluarga korban meninggal akibat bencana alam yang terjadi pada Januari lalu.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus menjadi bukti kehadiran pemerintah di tengah warga. “Pemerintah harus hadir saat masyarakat membutuhkan, terutama ketika ada musibah,” pungkasnya.***
Jurnalis : Ahmad Abror
Editor : Fian
