SEMARANG, Lingkarjateng.id – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menilai Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang paling siap mendukung pelaksanaan program nasional tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat.
Penilaian tersebut disampaikan Fahri saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang, Senin, 18 Mei 2026.
“Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database tanahnya paling bagus,” kata Fahri.
Menurutnya, kesiapan data menjadi faktor penting dalam mendukung realisasi program penyediaan rumah bagi masyarakat. Pemerintah pusat, lanjut dia, membutuhkan data yang akurat terkait masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian agar program berjalan tepat sasaran.
Fahri menegaskan, validitas data penerima manfaat akan menentukan efektivitas program tiga juta rumah yang saat ini tengah dipersiapkan pemerintah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung program nasional tersebut, khususnya untuk menekan angka backlog perumahan di wilayahnya.
Menurut Taj Yasin, backlog perumahan di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, jumlah backlog perumahan di provinsi tersebut tercatat mencapai 1.051.656 unit.
“Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ujar Sekjen PPP itu.
Ia menjelaskan, Pemprov Jateng terus melakukan berbagai intervensi melalui dukungan APBD Provinsi, baik dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa maupun bantuan sosial.
Pada tahun 2025, penanganan rumah tidak layak huni dan kebutuhan perumahan di Jawa Tengah mencapai 17.510 unit. Sedangkan pada 2026, pemerintah menargetkan penanganan sebanyak 5.000 unit.
Selain itu, realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai 24.470 unit dengan nilai Rp2,9 triliun, sekaligus menempatkan Jawa Tengah di posisi kedua nasional.
Sementara pada periode Januari hingga April 2026, realisasi KPR FLPP tercatat sebanyak 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar dan menempatkan Jawa Tengah di peringkat ketiga nasional.
Pemprov Jawa Tengah juga telah menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Realisasi kebijakan PBG gratis di Jawa Tengah tercatat mencapai 14.123 unit, sedangkan pembebasan BPHTB telah diberikan untuk 1.320 unit rumah.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Taj Yasin.
Selain mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah, Pemprov Jawa Tengah juga menjalankan program daerah bertajuk “1 KK 1 Rumah Layak Huni” melalui gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan” yang mengedepankan kolaborasi dan gotong royong masyarakat.
Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga terus melakukan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah baru untuk penanganan backlog, relokasi dan korban bencana, hingga pengembangan rumah apung sebagai solusi hunian di kawasan pesisir dan wilayah terdampak rob.
Sumber: Humas Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
