PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan mengalokasikan anggaran kebencanaan sebesar sekitar Rp1,2 miliar pada tahun 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk tiga tahapan utama penanggulangan bencana, yakni pencegahan, kedaruratan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, mengatakan alokasi anggaran tersebut disiapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana, khususnya di tengah kondisi cuaca ekstrem yang terjadi pada Januari 2026.
“Secara umum, anggaran kebencanaan ini peruntukannya ada tiga tahap, yaitu pencegahan, kedaruratan, serta rehab dan rekon,” ujar Agus saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 12 Januari 2026.
Pada tahap pencegahan, anggaran dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kebencanaan. Selain itu, BPBD juga merencanakan penguatan kapasitas di tingkat kecamatan dan desa melalui pembentukan desa tangguh bencana dan kecamatan tangguh bencana pada tahun 2026.
“Termasuk di dalamnya ada honor untuk satgas kebencanaan,” jelasnya.
Sementara pada tahap kedaruratan, anggaran digunakan untuk respons cepat dalam penanganan bencana, yang meliputi penyediaan logistik serta material pendukung di lapangan.
Adapun pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD akan melakukan pendataan dampak bencana serta penyusunan kajian-kajian sebagai dasar penanganan lanjutan.
Agus menegaskan, anggaran sebesar Rp1,2 miliar tersebut masih bersifat global dan belum dirinci secara detail.
“Rinciannya belum, itu masih global, mencakup pencegahan, kedaruratan, dan rehab rekon. Di dalamnya sudah termasuk honor satgas, peralatan, dan kebutuhan lainnya,” ungkapnya.
BPBD Kabupaten Pekalongan juga memberikan sejumlah imbauan kepada masyarakat seiring masih tingginya potensi curah hujan ekstrem pada Januari ini. Wilayah pegunungan dinilai rawan longsor karena banyaknya tebing, sementara wilayah utara atau pesisir pantai berpotensi terdampak rob.
“Kami minta masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari aktivitas di tempat-tempat yang rawan bencana,” kata Agus.
Ia juga meminta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan, baik pegunungan maupun pesisir, agar memperhatikan tanda-tanda awal terjadinya bencana. Menurutnya, sejumlah wilayah rawan telah dilengkapi dengan Early Warning System (EWS) sebagai sistem peringatan dini.
“Apabila muncul tanda-tanda bencana, jangan panik. Segera menyelamatkan diri ke tempat yang aman,” tegasnya.
Ia juga telah meminta para camat untuk menyampaikan kepada desa-desa agar menentukan titik-titik aman serta menyiapkan jalur evakuasi di wilayah rawan bencana.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada kawasan perumahan yang kerap mengalami genangan meskipun hujan terjadi dalam waktu singkat. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi saluran drainase yang belum optimal.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan saluran air, supaya saat hujan turun, air bisa mengalir dengan lancar,” ujarnya.
Tak hanya kepada masyarakat, BPBD juga meminta dukungan dari dinas teknis terkait, seperti PSDA, DPU Kabupaten, dan DPU Provinsi, untuk melakukan pemangkasan pohon-pohon di tepi jalan yang rawan tumbang serta menangani saluran drainase yang tersumbat.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
