KAB.SEMARANG, Lingkarjateng.id – Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening angkat bicara mengenai berkurangnya Anggaran Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2026 mendatang.
Ia mengaku untuk daerah Kabupaten Semarang akan terlebih dahulu melakukan perhitungan-perhitungan yang matang antara legislatif dan eksekutif.
“Memang untuk TKD ke daerah ini akan berkurang cukup jauh dari tahun-tahun sebelumnya, dan informasi yang saya dapat ini pengurangannya sampai di angka Rp 250 hingga Rp 449 miliar,” kata Bondan Marutohening, Kamis, 16 Oktober 2025.
Menurutnya, baik legislatif dan eksekutif di Kabupaten Semarang akan melakukan rapat koordinasi, untuk menyesuaikan anggaran.
“Tapi apa saja yang berkurang tentu bukanlah kegiatan-kegiatan daerah yang termasuk dalam program-program prioritas Kabupaten Semarang, penyesuaian ini harus kami lakukan bersama eksekutif,” tegas Bondan.
Dengan demikian, ia meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Semarang untuk berpikir bersama dengan para legislatif untuk segera melakukan penyesuain kegiatan non-prioritas.
“Bisa itu di mulai dari pengadaan ATK, lalu perjalanan dinas, mungkin juga makan minum, atau hibah itu mungkin bisa di hitung ulang,” imbuhnya.
“Pemda Kabupaten Semarang ini bisa tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat, tapi prioritas pembangunan masih tetap bisa berjalan, menjalankan kegiatan prioritas unggulan dulu, baru prioritas yang lain,” terang dia kembali.
Bondan Marutohening juga menjelaskan, meski jumlah TKD berkurang, namun roda pemerintahan Kabupaten Semaran masih bisa berjalan.
Ia menegaskan sebaiknya Pemda Kabupaten Semarang juga melakukan sejumlah penghematan, termasuknya anggaran belanja yang kurang produktif.
“Hal itu memang harus dilakukan Pemda Kabupaten Semarang secara bijaksana, meski sebenarnya kita juga harus perlu review (meninjau, red) kembali secara detail, pada perencanaan APBD kita,” tegasnya.
Ia mencontohkan beberapa kegiatan yang masuk dalam prioritas rendah itu diantaranya ada kegiatan sosialisasi, seminar, seremonial, dan lain sebagainya yang tidak ada dampak langsung ke masyarakat.
“Kita identifikasi dulu yang memungkinkan kita bisa rasionalisasi,” ujar dia.
Selaku piminan DPRD Kabupaten Semarang, ia mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang ditingkatkan ditengah adanya pengurangan TKD di tahun 2026 mendatang.
“Tentu kami memberikan masukan untuk bisa meningkatkan pendapatan kita ditengah adanya kebocoran pada pendapatan daerah kita ini, tentunya sembari mencari sumber-sumber pendapatan yang lain jelas harus dilakukan,” paparnya.
Ia mencontohkan jika beberapa sektor potensi pendapatan daerah masih bisa digenjot oleh Pemda Kabupaten Semarang, seperti meningkatkan pendapatan dari pajak tanpa harus menaikkan tarif pajak tersebut.
“Lebih mengaktifkan kembali petugas-petugas pajak itu untuk lebih intensif mendekati warga untuk mau menyadarkan masyarakaat taat membayar pajak, karena taat pajak ini menjadi kesadaran bersama,” kata dia.
“Contoh pariwisata, yang juga bisa di dorong menghasilkan pendapatan daerah dengan gencar melakukan promosi. Apalagi promosi sekarang ada yang tidak berbiaya, contoh melalui media sosial,” imbuh dia.
Kegiatan-kegiatan pariwisata di Kabupaten Semarang ini, kata dia, juga harus mendatangkan wisatawan.
“Termasuk membuat kegiatan wisata yang bisa membuat masyarakat atau wisatawan ini mau berbelanja di Kabupaten Semarang,” jelasnya.
Pihaknya juga sedikit mengungkapkan, bahwa di tengah kondisi ekonomi sekarang ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang justru bisa terus bertahan.
“UMKM itu justru pelaku bisnis yang paling kuat bertahan di tengah krisis khususnya untuk usaha mikro, karena terbukti di tahun 1998 saat terjadi krisis, usaha mikro yang bisa bertahan, tapi usaha menengah keatas yang mengalami colabs, sehingga ini juga terus kami dorong dan tuntut untuk bisa terus berkembang,” tukasnya.
Jurnalis: Hesty Imaniar
Editor: Sekar S
