Demak (lingkarjateng.id) – Sebanyak 198.757 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tercatat sebagai penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras dengan total 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Semarang, Rendy Ardiansyah, mengatakan, bantuan tersebut disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima setiap bulan.
“Periode Juli, Agustus, September atau tiga bulan sekaligus. Per bulan 10 kilogram beras, jadi total setiap PBP menerima 30 kilogram untuk tiga bulan,” kata Rendy saat memantau penyaluran beras di Balai desa Sayung.
Adapun jumlah penerima manfaat mencapai 198.757 PBP. Sementara untuk total beras yang dialokasikan untuk Kabupaten Demak mencapai sekitar 6.000 ton. Penyaluran telah dimulai sejak awal September dan ditargetkan rampung pada akhir September. “Insyaallah ditargetkan selesai di pekan ketiga,” ujarnya.
Rendy memastikan beras yang disalurkan memenuhi standar kualitas beras medium. Sesuai ketentuan, beras medium memiliki batas maksimal butir patah 25 persen, menir maksimal 2 persen, serta derajat sosoh 95 persen.
Ia menambahkan, beras yang digunakan dalam program bantuan CPP tersebut merupakan beras produksi dalam negeri. Bahkan, sebagian besar pasokan yang disalurkan berasal dari wilayah Demak.
“Iya, ini beras lokal. Sejak awal tahun kemarin pengadaannya sudah full menggunakan beras dalam negeri. Mayoritas beras dari Demak,” ungkapnya.
Terkait data penerima bantuan, Rendy mengatakan Bulog mengacu pada data yang ditetapkan Kementerian Sosial. Bulog bertugas menyalurkan bantuan sesuai data tersebut.
Namun demikian, lanjut kata dia, apabila ditemukan penerima yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria, terdapat mekanisme penggantian melalui data cadangan yang telah disiapkan pemerintah pusat.
“Kalau terkait data penerima bantuan, kami mengacu pada data dari Kementerian Sosial. Tugas kami hanya menyalurkan sesuai data tersebut. Kalau ada penggantian, ada mekanismenya tersendiri. Kami juga memiliki data cadangan dari pusat,” katanya.
Jika data penerima cadangan tidak mencukupi, proses penggantian dapat dilakukan dengan menyisir masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4 sesuai data kesejahteraan yang berlaku.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mengatakan bahwa, pihaknya melakukan pemantauan untuk memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tepat sasaran. Selain ketepatan penerima, kualitas beras yang dibagikan juga menjadi perhatian.
“Kita ingin memastikan bahwa penyaluran bantuan ini tepat sasaran, kualitas berasnya sesuai dengan yang dilaporkan kepada kami di Komisi IV. Selain itu, jangan lagi ada penerima yang sebenarnya tidak berhak menerima. Misalnya sudah desil 10, tetapi masih menerima bantuan,” ujar Hindun.
Menurutnya, masih ditemukan laporan adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan pangan. Di antaranya masyarakat yang masuk desil tinggi justru masih tercatat sebagai penerima, sementara warga yang lebih membutuhkan belum mendapatkan bantuan.
“Laporan yang kami terima masih banyak yang tidak tepat sasaran. Ada yang desil 10 ternyata menerima beras, atau data desilnya kurang tepat. Sebenarnya desilnya di atas 5, tetapi masih terdata desil 3 dan masih menerima bantuan. Sementara yang berhak menerima malah tidak menerima,” ungkapnya.
Hindun menegaskan bahwa persoalan tersebut telah disampaikan dalam pembahasan bersama pihak terkait, termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.
Ia menegaskan, penerima bantuan pangan ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam desil 1 sampai 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Ini sudah kami rapatkan dengan Bapanas dan Bulog agar jangan sampai terjadi lagi. Data penerima harus benar-benar diperbaiki sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang berhak. Yang berhak menerima itu desil 1-4,” tegasnya.
Penyaluran bantuan CPP untuk alokasi Juli, Agustus, dan September tersebut, Hindun mendorong agar dapat diselesaikan seluruhnya paling lambat akhir September 2026.
“Kami mendorong kepada Bulog agar penyaluran bantuan CPP ini harus selesai di akhir September ini,” pungkasnya. (Lingkar Network/Burhan)***
Editor : Adi Arfian
