SEMARANG, Lingkarjateng.id – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menargetkan 100 hari masa kerja untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah setempat.
“Kita sedang dalam upaya 100 hari menyelesaikan berbagai macam permasalahan, salah satunya bisa menciptakan Semarang dengan infrastruktur yang aman dan nyaman dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya saat meninjau perbaikan Jalan KH. Ahmad Dahlan Semarang, Jumat, 7 Maret 2025.
Agustin mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan dinas terkait untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang menjadi keluhan masyarakat baik melalui media sosial, aduan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, maupun Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Lebih lanjut, Agustin menjelaskan bahwa pada tahun 2025 ini anggaran perawatan infrastruktur jalan di Kota Semarang lebih sedikit dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Memang ada beberapa hal yang harus diketahui masyarakat, yang mana kita masuk pada anggaran tahun 2025 ini, ada beberapa hal yang tidak tersedia, salah satunya adalah biaya perawatan yang kurang banyak. Nah nanti akan kita ubah, kita buat jika ada gangguan seperti jalan bolong, jalan rusak, itu langsung bisa ditangani menggunakan biaya perawatan itu,” jelasnya.
Pengurangan anggaran tersebut dilakukan lantaran Pemkot Semarang tengah berhati-hati dalam melakukan penganggaran, terutama dalam bidang perawatan. Pasalnya, pada 2024 lalu KPK beberapa kali melakukan pemeriksaan anggaran di berbagai bidang di lingkup Pemkot Semarang.
“Sepertinya ada penganggaran yang kurang ya, kurang sekali. Saya tanya kenapa beda dengan tahun sebelumnya, karena ada kekhawatiran ini tidak berupa pasal langsung, jadi Pemkot ini sedang menjaga akuntabilitasnya agar tidak tercela, maka biaya perawatan ini sangat hati-hati,” ujarnya.
Sehingga, Agustin menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen bersama-sama mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran Pemkot Semarang.
“Maka itu saya memberikan kekuatan pemerintah kota agar membantu masyarakat dengan cara yang baik, dan saya hadir di masyarakat untuk memberikan kesan yang baik, dan target 100 hari kerja, infrastruktur masyarakat penggunaannya memenuhi standar akuntabilitas yang benar,” tandasnya. (Lingkar Network | Syahril Muadz – Lingkarjateng.id)
