PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Wakil Ketua (Waka) DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, menegaskan pentingnya pendidikan politik dan penguatan demokrasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik.
Hal itu disampaikan Sumar Rosul usai kegiatan Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi yang digelar pada Jumat, 18 April 2025, mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIB.
Kegiatan itu merupakan bagian dari anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan Kantor Kesbangpol setempat.
Program tersebut bertujuan untuk mendorong pendewasaan masyarakat dalam berpolitik, memperkuat demokrasi, serta membangun ketahanan terhadap informasi hoaks.
“Melalui pendidikan politik, masyarakat akan lebih melek politik, mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoaks, sehingga tidak mudah diadu domba,” ujar Sumar Rosul.
Menurutnya, roh demokrasi harus dikembalikan pada hakikat aslinya, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat.
Ia menekankan bahwa wakil rakyat yang lahir dari suara rakyat wajib membalas kepercayaan tersebut dengan program-program yang mensejahterakan masyarakat.
Sumar Rosul juga menyoroti pentingnya kaderisasi di berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga nasional.
Ia menilai kaderisasi adalah kunci dalam menyiapkan pemimpin yang handal, mampu mengelola organisasi dengan baik, dan membawa perubahan positif.
Selain itu, ia juga mendorong adanya reorganisasi untuk memastikan organisasi tetap segar dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Organisasi apa pun harus terus diperbarui, baik secara sistem maupun manajemen, agar tetap relevan dan efektif,” tuturnya.
Terkait dengan Pemilu 2029, Sumar mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari KPU, jumlah kursi DPRD Kabupaten Pekalongan berpotensi bertambah menjadi 50 kursi. Hal itu karena jumlah penduduk di wilayah setempat diperkirakan melebihi satu juta jiwa.
Meskipun demikian, ia menegaskan belum ada strategi khusus yang disiapkan. Saat ini, partai politik, termasuk PDIP, masih fokus menyiapkan kader-kader potensial di internal struktur maupun bakal calon legislatif.
Strategi yang lebih spesifik, kata Sumar, baru akan disesuaikan setelah sistem pemilu yang baru ditetapkan.
“Strategi khusus masih menunggu kepastian sistem pemilu ke depan, karena setiap lima tahun pasti ada revisi atau perubahan berdasarkan dinamika politik,” pungkasnya. (Lingkar Network | Fahri Akbar – Lingkarjateng.id)
