JEPARA, Lingkarjateng.id – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara Eko Udyyono mengakui merasa kesulitan mempromosikan desa wisata lantaran kekompakan dari masing-masing stakeholder penunjang desa wisata masih kurang.
Eko mengatakan, saat ini ada lima desa wisata unggulan dari 24 desa wisata yang ada di Jepara. Lima desa wisata unggulan itu yakni Desa Plajan, Petekeyan, Tegalsambi, Troso, dan Tempur.
“Jadi istilahnya di sini kami masih merintis, bagaimana caranya agar mereka bisa kompak dan punya persepsi yang sama,” ujarnya.
Pada tahun 2024 ini, Disparbud Jepara mendorong para pengelola desa wisata untuk membuat pamflet guna memberdayakan desa wisata yang ada. Selain itu, pihaknya akan mengupayakan pertemuan antardesa wisata yang nantinya bisa saling berkunjung ke daerah masing-masing.
“Setelah kita jadikan satu, kita akan lakukan promosi ke sekolah-sekolah. Biasanya di sekolah-sekolah kan ada outing class. Nah daripada mereka ke luar daerah lebih baik kita arahkan ke desa-desa wisata yang ada,” tuturnya.
Ia menjelaskan, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam pendirian desa wisata. Di antaranya data profil wilayah, potensi wisata yang akan dikembangkan, data pengunjung desa wisata, kelembagaan calon pengelola desa wisata, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, dan rencana mitigasi bencana.
“Pencanangan desa wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUMDesa, atau pihak lain melalui kepala desa atau lurah,” ujarnya.
Setelah syarat-syarat sudah terpenuhi, maka akan dilakukan penilaian oleh tim yang terdiri dari dinas, praktisi, dan akademisi. Penilaian itu meliputi atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di desa, kondisi geografis desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa, kemudian sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah desa, ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.
“Di samping itu, juga perkembangan jumlah pengunjung desa wisata, rencana kelembagaan pengelola desa wisata, analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, dan analisis rencana mitigasi bencana,” jelasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
