SEMARANG, Lingkarjateng.id – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sururul Fuad, menerima audiensi dari Asosiasi Petani Jamur Kota Semarang di kantor Fraksi PKS, Rabu, 16 April 2026. Pertemuan ini menjadi wadah bagi para petani untuk menyampaikan berbagai tantangan dan harapan terkait pengembangan usaha jamur lokal.
Dalam pertemuan tersebut, para anggota asosiasi menyampaikan sejumlah kendala yang mereka hadapi, antara lain keterbatasan akses modal, fluktuasi harga pasar, dan minimnya dukungan teknis dalam budidaya jamur. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat memberikan fasilitasi berupa pelatihan, bantuan modal, dan jaringan pemasaran yang lebih luas.
Sururul Fuad menyatakan, pihaknya memahami urgensi pemberdayaan petani jamur sebagai salah satu sektor ekonomi mikro yang potensial.
“Kami menyambut baik aspirasi para petani. Fraksi PKS akan menindaklanjuti hal ini melalui komunikasi dengan pemerintah daerah agar regulasi, dukungan pembiayaan, dan program pelatihan dapat lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sururul Fuad menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan petani jamur tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga pada akses teknologi dan informasi pasar.
“Dengan kolaborasi yang baik antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha, saya yakin potensi ekonomi dari budidaya jamur di Semarang bisa semakin optimal,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sururul Fuad mengajak asosiasi untuk aktif dalam program-program pemerintah yang mendukung UMKM dan pertanian lokal, termasuk skema pendampingan usaha dan pengembangan koperasi petani.
“Kami ingin setiap aspirasi tidak berhenti di meja audiensi, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan dan aksi nyata,” katanya.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan kesepakatan bahwa asosiasi petani jamur akan menyusun proposal kebutuhan dan program prioritas yang akan dikaji lebih lanjut oleh Fraksi PKS. Sururul Fuad menegaskan, fraksi akan menjadi jembatan bagi aspirasi petani ke dalam forum legislatif dan pemerintahan provinsi.
