Demak (lingkarjateng.id) – Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah membantu nelayan di Demak mengurus berbagai dokumen perizinan agar lebih mudah mengakses BBM bersubsidi dan program bantuan pemerintah.
Kegiatan melalui gerai perizinan usaha berbasis risiko bagi nelayan tersebut yang berlangsung di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Demak Rabu-Kamis (21-22/10/2026). Dengan melibatkan yayasan TAKA yang berfokus pada pendampingan kelompok-kelompok nelayan.
Field Koordinator TAKA, Muksin Purnama, mengatakan kegiatan tersebut melayani pengurusan sejumlah dokumen penting bagi nelayan, di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), pas kecil, e-BKP, serta dokumen perizinan lainnya.
Menurutnya, gerai perizinan dibuka selama dua hari agar nelayan dapat datang langsung dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Dengan demikian, proses pengurusan dokumen diharapkan bisa dilakukan lebih mudah dan cepat.
“Perizinan usaha berbasis risiko, utamanya untuk para nelayan meliputi perizinan NIB, pas kecil, e-BKP, serta perizinan yang lain. Nelayan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan, nanti bisa langsung jadi setelah pembuatan dokumen,” kata Muksin.
Ia menjelaskan, salah satu manfaat utama kelengkapan dokumen perizinan adalah membuka akses nelayan untuk mengajukan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Sebab, nelayan perlu memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, seperti pas kecil, e-BKP, kartu Kusuka, dan NIB.
“Kalau salah satu syarat tersebut tidak ada, masyarakat tidak dapat mengajukan rekomendasi BBM, sehingga masyarakat tidak dapat membeli BBM secara subsidi,” jelasnya.
Selain untuk mendukung akses BBM bersubsidi, kelengkapan dokumen juga dapat membantu nelayan dalam mengajukan bantuan pemerintah, termasuk bantuan mesin dan kebutuhan pendukung usaha perikanan lainnya.
Sementara itu, Qomaruzzaman, nelayan asal Desa Kedung Mutih, Kecamatan Wedung, menilai gerai perizinan sangat membantu nelayan dalam memenuhi persyaratan administrasi sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, kemudahan akses informasi dan pengurusan dokumen menjadi hal penting karena tidak semua nelayan terbiasa menggunakan layanan digital atau media sosial untuk mengurus administrasi.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menghindari oknum-oknum mafia BBM. Itu bisa meminimalisir permainan itu. Ya, perlu diperhatikan masalah BBM subsidi, terus permodalan, terus masalah perizinan agar semua dipermudah,” ujar Qomaruzzaman.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi nelayan, mulai dari ketersediaan BBM bersubsidi, akses permodalan, hingga kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. (Lingkar Network/Abror)***
Editor : Ady Arfian
