PATI, Lingkarjateng.id – Rencana penghapusan tenaga honorer atau pegawai non-ASN masih belum ada kepastian. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati menyebut realisasi rencana tersebut masih dalam kajian.
Kepala BKPP Kabupaten Pati, Muh Saiful Ikmal, membernarkan bahwa penghapusan tenaga honorer memang belum ada informasi terbaru. Pihaknya masih menunggu informasi pusat untuk melaksanakan realisasi surat edaran (SE) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) tentang penghapusan tenaga honorer. Berdasarkan SE tersebut, penghapusan tenaga honorer mulai diberlakukan November 2023 mendatang.
“Menurut informasi, penghapusan honorer menunggu pusat,” ujarnya, baru-baru ini.
Ikmal menyampaikan, secara fungsi dijelaskan keberadaan tenaga honorer memang punya peran penting dalam pelayanan publik. Sebab sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya.
Menurutnya, arahan penghapusan tenaga honorer telah melalui pertimbangan paling bijak dari pemerintah. Kendati begitu, dirinya mengakui hingga bulan Juli 2023 belum ada kepastian.
“Pastinya (pemerintah) pusat akan mengeluarkan keputusan yang paling bijak, namun memang sampai saat ini belum ada kepastian,” imbuhnya.
Akan tetapi, lanjut Ikmal, jika pemberhentian tenaga honorer dilakukan akan menimbulkan banyak problem. Sebab dengan kurangnya tenaga ASN, semuanya tentu tidak bisa menggantikan tugas secara menyeluruh.
“Makanya tidak bisa serta-merta langsung diberhentikan. Ini MenPAN-RB dan lembaga lain, masih merumuskan terkait hal itu. Kita masih menunggu dari pemerintah pusat, sebab kepegawaian itu kewenangan pemerintah pusat,” pungkasnya. (Lingkar Network | Khairul Mishbah – Koran Lingkar)
