KAB. SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang meraih empat penghargaan pada peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diberikan atas sejumlah capaian pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, daya saing daerah, penanganan permukiman kumuh, dan reformasi hukum.
Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin kepada Bupati Semarang Ngesti Nugraha dalam upacara Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah di Alun-alun Kidul Kabupaten Boyolali, Rabu, 19 Agustus 2026.
Ngesti mengatakan capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah bersama jajaran terkait dalam menjalankan program pembangunan.
“Pada hari ini kami semua jajaran Forkopimda Kabupaten Semarang, dan juga saya Bupati Semarang, serta Ibu Wakil Bupati Semarang menerima empat penghargaan sekaligus yang kami terima hari ini di Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jateng,” katanya.
Penghargaan pertama berkaitan dengan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program tersebut telah berjalan di seluruh 26 puskesmas di Kabupaten Semarang.
Dari sasaran 1.107.450 penduduk, hingga 13 Agustus 2026 sebanyak 697.318 orang atau sekitar 63 persen telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Capaian itu bahkan telah mencapai 116,6 persen dari target tahunan dan melampaui target sebanyak 99.295 orang.
Rinciannya meliputi 13.190 bayi baru lahir atau 80,5 persen, 59.707 balita dan anak prasekolah atau 63,3 persen, serta 132.782 usia sekolah dan remaja atau 77,5 persen. Sementara pemeriksaan pada kelompok dewasa mencapai 385.792 orang atau 58,3 persen dan lansia sebanyak 105.847 orang atau 64,8 persen.
“Bagi kami, CKG ini penting karena mampu mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, sehingga faktor risiko maupun penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih awal,” imbuhnya.
Penghargaan kedua diberikan atas capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Pada 2025, Kabupaten Semarang mencatat nilai 4,03, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,50 dan Jawa Tengah 3,87.
Pemkab Semarang menjalankan sejumlah strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing, antara lain melalui penguatan tenaga kerja, UMKM, pembiayaan, inovasi, dan investasi. Hingga 2029, pemerintah daerah menargetkan 4.000 peserta pelatihan dengan penyerapan 27.600 tenaga kerja.
Pada 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Semarang tercatat sekitar Rp1,35 triliun kepada 2.516 debitur. Pemkab juga menargetkan 80 riset, 15 hasil riset yang masuk tahap hilirisasi atau komersialisasi, serta investasi senilai Rp5,2 triliun hingga 2029.
Penghargaan ketiga merupakan apresiasi atas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah 2026 dengan tema Permukiman Berkelanjutan yang Mendukung Ketahanan Pangan. Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, ditetapkan sebagai lokasi best practice program tersebut.
Sebagai bagian dari dukungan penanganan kawasan kumuh, Kabupaten Semarang juga memperoleh dukungan pembangunan jalan dan drainase lingkungan senilai Rp400 juta.
Pekerjaan itu diarahkan untuk kawasan kumuh di RT 30 RW 09 Desa Pasekan, Kecamatan Ambarawa, dengan luas penanganan sekitar 2,2 hektare. Proyek tersebut telah berkontrak pada Juli 2026.
Penghargaan keempat berupa apresiasi Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum. Ngesti menyampaikan penghargaan tersebut tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Sehingga, kami atas nama Pemkab Semarang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras, dan yang telah memberikan dukungan kepada kami sehingga kami bisa menerima berbagai prestasi ini,” ungkapnya.
“Dengan berbagai prestasi yang berhasil Pemkab Semarang ini raih, semua hal itu juga kami dedikasikan, kami sumbangkan, dan kami berikan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Semarang,” ujar Ngesti Nugraha.
Pada momentum yang sama, Pemkab Semarang bersama pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah juga menandatangani Nota Kesepakatan dengan Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai sinergi dan dukungan sertifikasi halal dalam program kerja pemerintah daerah.
Ngesti menilai kerja sama tersebut penting untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM.
“Tentunya bagi Kabupaten Semarang, kerja sama ini penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sekaligus memperkuat UMKM. Kami berharap semakin banyak UMKM mendapatkan pendampingan sertifikasi halal sehingga produknya semakin terpercaya, berdaya saing, dan mampu memperluas pasar,” pungkasnya.
Jurnalis: Hesty Imaniar
Editor: Rosyid
