BLORA, Lingkarjateng.id – Kabupaten Blora memperoleh alokasi bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tertinggi di Jawa Tengah pada 2026 melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Total sasaran yang ditetapkan mencapai 2.282 unit rumah dengan nilai bantuan sekitar Rp45,6 miliar.
Informasi tersebut disampaikan Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora menyusul penetapan alokasi BSPS dari pemerintah pusat yang dilakukan secara bertahap sepanjang tahun ini.
Kabid Perumahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora, Mohammad Arif Hidayat, mengatakan jumlah tersebut menjadikan Blora sebagai daerah dengan penerima manfaat BSPS terbanyak di Jawa Tengah.
“Informasi dari pemerintah pusat akan ada 10 tahap. Saat ini mencapai tahap 8 dan Blora mendapatkan alokasi 2.282 unit,” terang Arif, Senin, 22 Juni 2026.
Arif menjelaskan, pada tahap pertama Kabupaten Blora belum memperoleh alokasi bantuan. Namun pada tahap kedua mendapatkan 1.410 unit, tahap ketiga 40 unit, sedangkan tahap keempat tidak menerima alokasi.
Selanjutnya, pada tahap kelima Blora memperoleh 433 unit, tahap keenam 80 unit, tahap ketujuh sebanyak 264 unit, dan tahap kedelapan mendapat tambahan 55 unit.
Menurutnya, sebagian tahapan masih dalam proses verifikasi dan persiapan pelaksanaan program di lapangan.
“Untuk tahap 2 dan tahap 3 saat ini masih verifikasi lapangan, sementara tahap 5 dan selanjutnya masih proses persiapan pelaksanaan BSPS,” ujarnya.
Ia menambahkan, total nilai bantuan yang diterima Kabupaten Blora mencapai sekitar Rp45,6 miliar. Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan senilai Rp20 juta yang digunakan khusus untuk perbaikan rumah.
Arif menegaskan bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada penerima. Dana bantuan dialokasikan untuk kebutuhan material bangunan dan biaya tenaga kerja.
“Dalam satu desa, akan dibentuk ketua kelompok. Ia (ketua kelompok) bertugas mengoordinasikan kebutuhan material maupun pengerjaan rumah,” terangnya.
Menurut Arif, skema pelaksanaan BSPS juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Hal itu karena pengadaan material bangunan dilakukan melalui toko setempat, sementara tenaga kerja berasal dari lingkungan sekitar penerima bantuan.
Ketua kelompok yang dibentuk nantinya akan berkoordinasi dengan toko bangunan lokal untuk memenuhi kebutuhan material renovasi rumah warga penerima program.
“Perputaran ekonomi desa ikut jalan. Tukangnya juga dari desa sendiri,” pungkasnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
