SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat menyerap kebutuhan telur dan daging ayam untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari peternak lokal. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan program pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memberi kepastian pasar bagi peternak rakyat di Jawa Tengah.
Kewajiban tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama antara Pemprov Jawa Tengah, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak melalui dokumen “Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis” yang ditandatangani dalam rapat koordinasi di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat, 19 Juni 2026.
Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satgas MBG Jateng, Taj Yasin Maimoen, menegaskan seluruh SPPG di Jawa Tengah harus menjalankan kesepakatan tersebut. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
“Sudah ada kesepakatan bersama, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini. Kami ingin manfaat Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga para peternak yang menjadi tulang punggung penyediaan bahan pangan di Jawa Tengah,” ujar Taj Yasin.
Dalam kesepakatan itu, SPPG diwajibkan menyediakan menu berbahan telur dan daging ayam masing-masing minimal dua kali dalam satu minggu. Pasokan komoditas tersebut akan dipenuhi melalui asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging di Jawa Tengah.
Selain memastikan kualitas dan ketersediaan pasokan, pembelian juga diarahkan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak rakyat dengan harga yang telah disepakati. Harga acuan yang ditetapkan yakni telur Rp26 ribu per kilogram dan ayam karkas Rp35 ribu per kilogram atau setara Rp20 ribu per kilogram berat hidup.
Taj Yasin mengatakan pengaturan rantai pasok tersebut menjadi langkah untuk menjaga stabilitas harga komoditas peternakan sekaligus melindungi peternak dari tekanan pasar.
“Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya SPPG harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jawa Tengah sehingga manfaat ekonominya benar-benar kembali ke masyarakat lokal,” tegasnya.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, Suwardi, mengapresiasi kebijakan tersebut. Ia menilai penyerapan oleh SPPG dapat membantu peternak rakyat yang selama ini menghadapi persoalan surplus produksi dan perubahan harga di pasar.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Gizi Nasional yang memberikan ruang bagi peternak lokal untuk menjadi bagian dari Program Makan Bergizi Gratis. Ini bukan hanya soal penyediaan bahan pangan, tetapi juga bentuk keberpihakan kepada peternak rakyat agar usahanya tetap berkelanjutan,” ujarnya.
Suwardi menyebut produksi telur Jawa Tengah saat ini mencapai sekitar 2.200 ton per hari dari populasi ayam petelur sekitar 39 juta ekor. Sementara kebutuhan masyarakat berada di angka sekitar 1.400 ton per hari, sehingga masih terjadi surplus produksi.
Dengan target sekitar 4.000 SPPG yang akan beroperasi di Jawa Tengah, penyerapan telur melalui MBG diperkirakan mampu menyerap 7 hingga 8 persen dari total produksi. Jika seluruh dapur MBG menggunakan telur minimal dua kali dalam seminggu, sekitar 1.050 ton telur berpotensi terserap setiap pekan.
“Selama ini kelebihan produksi menjadi tantangan tersendiri bagi peternak.
Dengan adanya penyerapan melalui Program MBG, kami optimistis akan membantu menstabilkan harga telur di tingkat peternak sekaligus memberikan kepastian pasar yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Pedaging Jawa Tengah (Pinsar Jateng), Susilo, menyebut harga ayam hidup di tingkat peternak masih berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).
“HPP saat ini sekitar Rp20 ribu per kilogram, sedangkan harga yang terjadi hanya sekitar Rp17 ribu per kilogram. Kondisi ini membuat peternak mengalami kerugian karena terjadi over supply,” jelasnya.
Ia berharap penyerapan ayam melalui MBG dapat menjadi solusi untuk mengurangi kelebihan pasokan sekaligus memperbaiki harga ayam hidup di tingkat peternak.
“Intervensi ini sangat membantu peternak agar harga ayam hidup di kandang bisa naik dan peternak tidak terus-menerus merugi. Kami berharap program ini berjalan konsisten dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, mengatakan penggunaan telur dan daging ayam dalam menu MBG menjadi bagian dari upaya menyeragamkan pelaksanaan program di seluruh SPPG.
“Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam. Harapannya, melalui intervensi ini harga telur dan daging ayam di masyarakat dapat lebih terkendali,” katanya.
BGN memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut akan dilakukan. SPPG yang tidak menjalankan ketentuan penyerapan atau membeli di bawah harga acuan yang telah disepakati akan dievaluasi sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Sumber: Humas Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
