BATANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop & UKM) mulai melakukan pemetaan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kepala Disperindagkop & UKM Batang, Wahyu Budi Santoso, mengatakan kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter berpotensi menimbulkan efek berantai di berbagai sektor.
Oleh karena itu, pihaknya segera melakukan langkah awal berupa pemetaan dampak di lapangan.
“Kami melihat kenaikan harga BBM non subsidi ini tentu akan berdampak. Saat ini kami mulai melakukan pemetaan dampaknya di Kabupaten Batang,” ujarnya saat ditemui di Kantor Disperindagkop Batang, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurut Wahyu, pemerintah daerah mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian harga BBM. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki tugas memastikan ketersediaan BBM tetap aman, terutama di seluruh SPBU.
Wahyu juga memprediksi akan terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat akibat kenaikan harga tersebut.
“Biasanya ada peralihan dari pengguna Pertamax ke BBM yang lebih murah seperti Pertalite. Di awal pasti ada gejolak,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan Pertamina guna memastikan stok BBM tetap terjaga.
Ia menambahkan, dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga meluas ke berbagai sektor, mulai dari distribusi barang, transportasi, industri, hingga operasional pemerintahan.
“Di lingkungan pemerintah daerah sendiri, karena anggaran tidak bertambah, kami harus melakukan efisiensi penggunaan BBM, terutama untuk kendaraan dinas dan kegiatan prioritas,” jelasnya.
Sementara itu, pelaku usaha juga diperkirakan akan menghadapi peningkatan biaya operasional, khususnya pada sektor distribusi dan transportasi yang selama ini menggunakan Pertamax.
Sebagai langkah lanjutan, pihaknya akan melakukan pemantauan intensif selama satu pekan ke depan melalui survei di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, industri, distribusi, hingga kondisi pasar.
“Survei ini bertujuan untuk mengetahui dampak langsung di lapangan dan menjadi dasar dalam menyusun langkah mitigasi jika terjadi gejolak harga atau gangguan distribusi,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
