BLORA, Lingkarjateng.id – Lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 3 di Kabupaten Blora belum menerima gaji sejak menjalani magang pada Juli 2025. Padahal, mereka telah menyelesaikan pendidikan dasar militer (Diksarmil) dan terjun langsung dalam penugasan di lapangan.
Salah satu lulusan SPPI batch 3 di Blora, Toni (nama samaran), mengaku belum menerima pembayaran sepeser pun sejak mulai magang. Bahkan, ia mengaku telah meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti program yang disebut sebagai program prioritas nasional di era Presiden Prabowo Subianto.
“Belum cair (gaji magang). Sebagian ada yang cair, kalau ada penempatan. Tapi berapa orang saya nggak tahu,” ujarnya di Blora pada Selasa, 23 September 2025.
Toni mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan kapan gaji tersebut akan dibayarkan. Padahal, ia kini sudah berkeluarga dan harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mengandalkan penghasilan sang istri.
“Kalau saat Diksarmil per bulan Rp 1 juta, jadi total uang saku Diksarmil Rp 3 juta. Sementara ini masih menggunakan gaji istri,” katanya.
Selama masa magang, Toni menyebut telah beberapa kali melakukan survei lokasi dapur hingga tiga kali. Namun, seluruh biaya akomodasi harus ia tanggung sendiri karena tidak ada uang saku maupun dukungan dari penyelenggara.
“Semua akomodasi atau perjalanan menggunakan uang pribadi,” ungkapnya.
Toni berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait pencairan gaji magang, mengingat banyak peserta lain juga telah meninggalkan pekerjaan mereka demi mengikuti program ini.
“Saya dulu kerja di swasta, dulu bisa mengumpulkan uang untuk keluarga. Sekarang mengikuti program SPPI hanya menerima uang saku saat Diksarmil,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Komandan Kodim 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, menegaskan bahwa urusan gaji bukan menjadi tanggung jawab dan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Itu ranahnya BGN, bukan di Kodim. Jadi untuk gaji, dan yang lainnya kita tidak tahu menahu terkait indeksnya berapa. Itu internalnya mereka (BGN). Coba tanya ke Korwil SPPG,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Blora, Artika Diannita, juga menyampaikan hal senada. Ia menegaskan bahwa seluruh pengelolaan gaji berada di bawah kewenangan BGN pusat dan pihak daerah tidak bisa mengusulkan apa pun.
“Gaji itu kewenangan BGN pusat. Saya (Korwil SPPG) tidak memiliki kewenangan tersebut,” jelas Artika.
Artika mengaku tidak mengetahui besaran gaji, skema penyaluran, bahkan sistem pengajuan dari peserta magang ke pusat.
“Pembuatan rekening dan lainnya itu dari pusat, ada sistemnya, itu by akun sendiri-sendiri,” tambahnya.
Menurutnya, para peserta magang SPPI tidak mendapatkan benefit keuangan, melainkan hanya pengalaman kerja.
“Benefitnya magang itu pengalaman. (Benefit keuangan) Kita nggak ada,” tegas Artika.
Sebagai informasi, total lulusan SPPI batch 3 di Blora mencapai 111 orang. Para lulusan tersebut ditempatkan di dapur-dapur SPPG dengan sistem kerja tiga shift dan masing-masing dapur diisi sekitar 10 peserta.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
