PATI, Lingkarjateng.id – Wakil Ketua I DPRD Pati Joni Kurnianto mengaku tidak puas dengan kinerja Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Ketidakpuasan tersebut diungkapkan oleh politisi dari Partai Demokrat ini saat dijumpai usai Rapat Paripurna pada Senin, 27 November 2023.
Menurutnya, berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Pati, salah satunya soal perubahan Peraturan Bupati (Perbup) 55 tahun 2021 tentang Pengisian Perangkat Desa, tidak mampu ditangani.
Perubahan Perbup 55 terhambat oleh sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang saat ini dipegang oleh Henggar Budi Anggoro. Padahal, wakil rakyat sudah memberikan instruksi, masukan dan perintah kepada Pemkab.
“Kita dari pimpinan DPRD tidak segan-segan untuk selalu memberikan instruksi, masukan dan perintah kepada eksekutif, Pak Sekda, Bupati, bahwa kita jangan lambat,” tegasnya.
Dengan alotnya perubahan Perbup No. 55 ini, pemerintah desa (Pemdes) merasakan dampaknya. Banyak jabatan perangkat desa yang kosong. Sehingga, kinerja pemdes tidak maksimal.
“Kasihan kalau ini tidak dipenuhi akhir tahun ini. Nanti ke depan dia tidak bisa recruitment. Sudah setahun kosong, tahun depan kosong lagi, ‘kan kasihan,” ucapnya.
Batal Demo, KLP Wadul Dewan Soal Kinerja Pj Bupati Pati yang Dinilai Mengecewakan
Joni mengaku jengkel dengan sikap Pj Bupati Henggar yang dinilai sangat alot dalam menangani revisi Perbup 55/2021. Tak hanya itu, Pemkab juga mempermainkan DPRD yang sudah menanti Perbup 55/2021 untuk disahkan.
“Kita juga jengkel sekali, kenapa kok lama banget. Ini saya kaget dengar dari Pak Bupati, saya tanya lho. Kemarin minggu lalu kita tanyakan Pak Sekda di Forum Banggar katanya sudah. Di mejanya Pak Pj belum. ‘Kan kaget. Kita jangan dipermainkan seperti ini, ini ada apa. Kok lempar-lemparan seperti ini,” imbuhnya.
Selain jengkel, ia juga tidak puas dengan kinerja Henggar yang menganggap revisi Perbup 55 sebagai lelucon.
“Saya tidak puas, kinerja Pj tidak puas saya. Seperti ini contohnya, ‘kan seperti guyonan. Tapi ternyata Pak Pjtadi bilang, ‘hei Pak Joni ini ada ‘anu’-nya kok, saya baru di WA, oh sudah ditandatangani’, lho seperti itu apa-apaan itu, ya jangan seperti itu lah,” tuturnya.
Pihaknya berharap, Pj Bupati Henggar lebih serius melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kabupaten Pati. Bagaimana permasalahan harus diselesaikan secara terbuka.
“Fokus kerjalah, harus ada prioritas pekerjaan, prioritas apa yang dilaksanakan. Pati ini banyak PR kita ini, apalagi ini tahun politik. Kita fokus bangun Kabupaten Pati, tapi yang sebagai Pj kok seperti ini,” tandasnya.
Sebelumnya, kritik keras kepada Pj Bupati Henggar Budi Anggoro juga muncul dari politisi PDIP yang juga anggota Komisi C DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo. Ia menyebut Pj Bupati Henggar lamban dalam menuntaskan persoalan.
Revisi Perbup 55 Tak Kunjung Rampung, Ratusan Kursi Perades di Pati Kosong
Bandang pun mengkritisi aksi Pj Bupati Henggar yang gemar TikTok-an, tanpa mengindahkan perasaan warga yang dirundung kesusahan. Karena itu, Bandang sangat mendukung penggantian Pj Bupati Pati. Ia menyebut Henggar tak layak menjadi Pj Bupati, karena hobinya TikTok-an di tengah-tengah persoalan warga.
“Saya setiap hari menggembor-gemborkan kok, untuk Pj ini diganti. Pj ini nggak layak. Siapa yang bilang Pj layak. Hari ini masyarakat kekeringan. Dua hari anak-anak nggak bisa mandi, dia enak-enakan gelar dangdut, Tiktokan. Sekarang jenengan cek. Setiap ada kegiatan apa saja, pasti ada tiktoknya. Ini namanya Pj Tiktok, bukan PJ Bupati,” kecamnya kepada awak media saat ditemui pada Jumat, 17 November 2023.
Selain persoalan kekeringan, ia juga menyoal soal lambannya revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 55 Tahun 2021 tentang pengisian perangkat desa atau perades. Bahkan, ia merasa Pj Bupati sudah berhasil menge-prank para kepala desa dan anggota DPRD Pati.
“Tidak hanya kepala desa yang kena prank (ditipu). Tapi dari teman-teman DPRD juga kena prank. Yang kami khawatirkan adalah, dia (Pj Bupati) menjanjikan kepada kepala desa bahwa pengisian nanti di akhir tahun, tapi nyatanya tidak. Nanti anggaran yang buat pengisian perangkat desa, siltap dan sebagainya, buat apa? Wong sudah dianggarkan kok,” kritik Bandang kala itu. (Lingkar Network | Setyo Nugroho/Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
