SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang bagi masyarakat yang merasa data desil ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Masyarakat diarahkan untuk mengajukan sanggahan dan pembaharuan pada Data Tunggal dan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan masyarakat dapat menyampaikan sanggahan secara langsung melalui kanal pembaruan data yang tersedia. Menurutnya, akurasi data akan berdampak pada data penerima bantuan sosial.
“Harus ada perubahan, ada sanggahan, ada usulan. Saat ini DTKS membuka itu. Kalau masyarakat merasa ada data yang tidak cocok, tidak hanya operator, masyarakat juga bisa menyanggah data tersebut,” ujar Taj Yasin, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan karena pemerintah tidak mungkin mengetahui kondisi ekonomi setiap warga secara langsung. Oleh karena itu, masyarakat diminta aktif melapor apabila terdapat ketidaksesuaian data.
“Ini harus melibatkan masyarakat. Sekarang perubahan dan perbaikan data bisa langsung dilakukan melalui halaman yang tersedia. Kalau dulu harus melalui operator, sekarang sudah bisa ada sanggahan,” jelasnya.
Selain menyanggah data pribadi, masyarakat juga dapat mengusulkan apabila terdapat warga lain yang belum masuk dalam desil yang sesuai dengan kondisi ekonominya.
Taj Yasin menambahkan, data desil menjadi salah satu pedoman pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan. Di antaranya bantuan langsung maupun bantuan khusus seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.
“Ini sudah kita evaluasi dari tahun ke tahun. Sebelum menjadi DTSEN, dulu ada namanya DTKS. Dari DTKS menjadi DTSEN ini menuju perbaikan-perbaikan,” katanya.
Menurut Taj Yasin, proses pembaruan data juga membutuhkan penyesuaian di tingkat kabupaten dan kota. Ia menilai kualitas pendataan saat ini semakin membaik seiring dengan proses evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah.
“Ini juga dari kabupaten kota, karena ini DTKS kan baru, jadi mereka juga harus menyesuaikan. Tetapi saya melihat semakin bagus,” pungkasnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Sekar
