PATI, Lingkarjateng.id – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati menyinggung kurang matangnya perencanaan anggaran dapat berdampak pada pelaksanaan program pemerintah dalam audiensi bersama nelayan pada Rabu, 22 Juli 2026.
Hal tersebut disampaikan Muslihan ketika merespons aduan mandeknya bantuan nelayan sejak tahun 2025 karena tidak ada anggaran.
Muslihan menyebutkan pada laporan pertanggungjawaban APBD 2025 terdapat Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) dari belanja pegawai yang jumlahnya cukup besar.
Menurutnya, program-program untuk masyarakat bisa terlaksana, seperti halnya bantuan nelayan untuk kelompok rentan, apabila penyusunan APBD dirancang dengan mekanisme yang matang.
“Kita katakan di komisi bahwa dengan adanya rencana dalam pembahasan di awal, sebelum menjadi APBD, serta rencana dan mekanisme yang matang, maka program-program yang sekiranya diharapkan untuk masyarakat ya tidak teranulir seperti ini,” tegasnya.
Selanjutnya, Komisi B akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti aduan nelayan tersebut. (Adv)
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
