BLORA, Lingkarjateng.id – Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora menyambut baik upaya Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 dari para petani.
“Kami menyambut baik karena hal tersebut memberikan spirit kepada petani dalam upaya meningkatkan pendapatan petani,” kata Kepala DP4 Kabupaten Blora, Ngaliman, pada Rabu, 5 Februari 2025.
Untuk mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut, Ngaliman mengaku bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah.
“Ini lagi dibicarakan bersama Pak Gubernur, Bulog, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan se-Provinsi Jawa Tengah,” katanya.
Ia berharap, upaya Presiden Prabowo dapat dirasakan petani di Kabupaten Blora secara keseluruhan dan berkelanjutan untuk mengangkat ekonomi masyarakat Blora yang didominasi sektor pertanian.
Ngaliman mengungkapkan bahwa potensi panen pada masa tanam (MT) satu di Kabupaten Blora mencapai 47,448 hektare lahan pertanian padi.
“Satu hektare lahan pertanian memiliki potensi panen sekitar 6 ton GKP,” jelasnya.
Sehingga, selama MT-1, DP4 Blora menargetkan panen padi sebanyak 284.928 ton gabah dari seluruh Kabupaten Blora.
Dari hasil itu, kata dia, memiliki potensi besar untuk mengangkat perekonomian petani di Kabupaten Blora jika menerapkan HPP gabah kering Rp 6.500 per kg.
“Bila diterapkan HPP GKP Rp 6.500 per kilogramnya, maka ada potensi uang yang beredar sekitar Rp 1,8 triliun (1.852.032.000.000),” katanya.
Sebagai informasi, pemerintah sudah menetapkan HPP GKP sebesar Rp 6.500 per kilogramnya. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Senin, 3 Februari 2025 lalu.
Prabowo juga mengingatkan para pelaku usaha penggilingan padi untuk mematuhi kebijakan tersebut. Ia menyoroti adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba bermain-main dengan harga gabah, yang berpotensi merugikan petani dan menghambat upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.
“Saya akan keluarkan PP (Peraturan Presiden). Kalau tidak mau ya sudah, tutup saja (usaha penggilingan padi). Negara akan ambil alih penggilingan padi,” tegas Prabowo. (Lingkar Network | Eko Wicaksono – Lingkarjateng.id)
