BLORA, Lingkarjateng.id – Pemkab Blora mulai mengubah strategi untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Tak hanya mengandalkan pajak dan retribusi, Pemkab Blora kini membidik potensi ekonomi lain, mulai dari aset daerah hingga sektor minyak rakyat.
Hal itu disampaikan Bupati Blora Arief Rohman dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Optimalisasi PAD 2026 di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Selasa, 8 September 2026.
Arief meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Ia juga meminta setiap OPD ikut memikirkan sumber pendapatan bagi daerah.
“Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mengejar pendapatan. Kita harus mencari dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki,” kata Arief.
Ia meminta OPD dan camat memetakan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Beberapa sektor yang disorot yakni peternakan, usaha ayam, kandang ternak, kehutanan, industri pengolahan kayu, sumur tua hingga minyak rakyat.
“Para camat tolong dicek wilayah masing-masing, ada berapa kandang ayam. Kita data dulu jumlah dan potensinya. Begitu juga sumur tua, sektor kehutanan, dan industri pengolahan kayu,” ujarnya.
Menurut Arief, pemetaan diperlukan agar pemerintah mengetahui secara konkret aktivitas ekonomi di setiap wilayah dan tidak bekerja berdasarkan perkiraan.
Selain menggali potensi ekonomi, ia meminta penegakan peraturan daerah (perda) diperkuat. Aturan yang telah dibuat bersama DPRD harus benar-benar dijalankan.
“Perda yang sudah kita hasilkan bersama DPRD harus ada yang menegakkan. Pengawasan dan penegakan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mengoptimalkan pendapatan sekaligus menciptakan tata kelola yang tertib,” jelasnya.
Sementara Pj Sekda Blora Dasiran mengatakan optimalisasi PAD tidak cukup melalui pajak dan retribusi. Menurutnya, aset Pemkab yang belum memberikan manfaat maksimal juga perlu dioptimalkan.
“Aset-aset Pemkab Blora harus kita optimalkan. Tidak harus semuanya dikelola sendiri, tetapi bisa dikolaborasikan dengan BUMD maupun pihak ketiga sehingga memberikan manfaat dan kontribusi bagi daerah,” kata Dasiran.
Strategi optimalisasi PAD Blora diarahkan pada digitalisasi transaksi, pemanfaatan aset daerah, pengembangan ekonomi lokal, penguatan BUMD, serta pembenahan basis data pendapatan.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Islam Malang Prof Muhammad Mas’ud menyoroti kondisi fiskal Blora. Ia menyebut PAD Blora sekitar Rp547 miliar, sedangkan APBD 2025 mencapai Rp2,831 triliun. Blora disebut berada di peringkat ke-25 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam hal kemandirian fiskal.
Menurut Mas’ud, penguatan keuangan daerah membutuhkan kepemimpinan visioner, birokrasi inovatif, program pembangunan yang tepat, serta pendekatan pembangunan kewilayahan dan sektoral.
Ia menyebut lima langkah yang perlu dilakukan Pemkab Blora, yakni memastikan validitas data wajib pajak dan objek pajak, menyediakan data kuantitatif yang mudah diakses OPD penghasil, memperluas inovasi termasuk ETPD, mengevaluasi perda dan regulasi yang menghambat pendapatan, serta belajar dari daerah lain dan membangun kerja sama produktif.
Mas’ud juga menekankan pentingnya target terukur, evaluasi berkala, teknologi informasi, dan pengawasan. Sektor yang masih dapat dioptimalkan antara lain PBB, pajak hotel dan restoran, BPHTB, reklame, pasar, usaha burung walet hingga BUMD.
“Kalau ingin fiskalnya kuat, PAD harus diperkuat. Ini membutuhkan data yang kuat, inovasi, regulasi yang mendukung, serta keberanian melakukan perubahan,” ujar Mas’ud.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Sekar
