BLORA, Lingkarjateng.id – Janji Bupati Blora Arief Rohman untuk menyampaikan ke publik terkait kisruh di PT Blora Patra Energi (BPE) tinggal menunggu waktu. Pasalnya Sekretariat Daerah Blora bersama jajaran direksi BPE Blora sudah melakukan terbatas dan akan dilakukan rapat pemegang saham.
“Intinya hasil pertemuan Sekda hari ini, yakni besok (4 Mei 2023) akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” kata Bupati Arief, pada Rabu, 3 Mei 2023 malam.
Bupati Arief meminta agar semua persoalan yang ada di tubuh BPE Blora dibuka.
“Saya meminta besok dalam RUPS semua bisa dibuka, biar jelas. Besok tunggu hasilnya,” imbuhnya.
Takut Aliran “Upeti” Minyak Terbongkar, BPE Blora Gelontorkan Rp 50 Juta
Sementara itu, Komisaris BPE Blora, Istadi, mengaku sudah rapat bersama Direktur BPE, Setda, dan Asisten 2 Setda Blora untuk klarifikasi terkait kisruh di BPE Blora. Hasil rapat sudah dibuat notulen dan akan dikaji.
“Hasilnya menunggu kajian,” jelasnya saat dikonfirmasi, pada Rabu, 3 Mei 2023.
Terkait apa saja yang ditanyakan saat klarifikasi, Istadi meminta untuk bertanya langsung kepada Direktur BPE Blora, Tri Harjianto.
“Tanya langsung sama Pak Tri, ya,” ucapnya singkat.
Terpisah, Asisten 2 Setda Blora, Hariyanto, saat ditanya terkait hasil rapat bersama BPE mengaku tidak tahu apa-apa. Dirinya menyampaikan agar meminta keterangan langsung kepada komisaris.
“Langsung ke Komisaris langsung. Saya tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Tidak dilapori BPE,” ucapnya.
Dirinya juga mengaku tidak tahu, apakah hasil rapat sudah disampaikan kepada Bupati Arief Rohman atau belum.
“Saya tidak tahu, langsung ke Komisaris saja,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, sikap Direktur BPE Blora yang mengambil keputusan untuk “membungkam” media dengan atensi Rp 50 juta mendapat kritik pedas dari salah satu warga Bleboh, Jiken, Blora, Bagong Suwarsono. Ia mengaku prihatin dengan tersebarnya potongan pesan WhatsApp petinggi BPE Blora. Untuk itu dia berharap Aparat Penegak Hukum (APH) bisa turun secepatnya.
“Ibarat orang sakit. BPE harus dibedah total,” jelasnya.
Dia menambahkan, berangkat dari semangat untuk menaikkan PAD Blora, ternyata di dunia BUMD Blora, khususnya BPE terjadi permainan-permainan kotor dan menjijikkan dengan menghamburkan uang untuk kepentingan tidak jelas.
“Ini harus dibedah. APH harus turun tangan secepatnya,” pintanya.
Di sisi lain, Komisaris BPE Blora, Lilik Sugianto, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, sebenarnya tidak ada kasus yang krusial di dalam tubuh BPE.
“Saya jamin kalau ada permasalahan teknis terkait pengelolaan sumur itu adalah kendala dalam penanganan sumur-sumur tua oleh kelompok penambang. Dan itu pun selalu bisa tertangani dengan baik,” bebernya.
Viral! Laporan Direktur BPE Blora yang Diduga Tutupi Kasus Ledok Bocor ke Publik
Menurutnya, tentang isu lingkungan ini dalam tahap penanganan dan BPE sedang mempersiapkan instalasi penanganan limbah yang saat ini sedang dibangun di wilayah Sambong. Ia menyebut, pihaknya sangat berhati-hati terhadap isu yang bisa menimbulkan kegaduhan di mana bisa berdampak pada ketidaknyamanan investor yang akan masuk.
Dengan kondisi ini, menurut Lilik, rupanya ini dimanfaatkan oleh oknum. Saat disinggung soal kiriman screenshot potongan pesan WhatsApp di Grup CDB, Lilik menegaskan bahwa, semua itu pembelajaran bersama.
“Kalau ada yang menyalahi aturan, pasti kita sudah ditangkapi, Mas. BPE mampu berkontribusi Rp 1,2 M untuk PAD Blora pada 2022 lalu. Semua untuk pembelajaran. BPE jangan diintimidasi, biar ada investor yang bisa masuk ke sini,” pesan Lilik.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, salah satu oknum wartawan yang namanya sempat disebut di-screenshot WA belum bisa dihubungi. (Lingkar Network | Hanafi – Koran Lingkar)
