SEMARANG, Lingkarjateng.id — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah melalui Bidang Kepemudaan secara resmi menggelar Akademi Pemimpin Muda Indonesia (APMI) di Gedung DPTW PKS Jawa Tengah, Semarang, Minggu, 4 Oktober 2026.
APMI yang mengusung tema “Young Leaders, Future Shapers” difokuskan sebagai inkubator kepemimpinan untuk membekali generasi muda agar memiliki kesiapan teknokratis dan politis dalam mengisi pos-pos strategis di ranah legislatif maupun eksekutif pada masa mendatang.
Agenda ini diikuti oleh perwakilan DPD Kepemudaan PKS se-Jawa Tengah, organisasi sayap partai seperti Gema Keadilan dan Garuda Keadilan Jawa Tengah, serta dihadiri langsung oleh jajaran pengurus DPP PKS.
Anggota DPRD Jawa Tengah yang juga Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Jawa Tengah, Hafidz Alhaq Fatih, mengatakan kesiapan tersebut perlu dibangun jauh sebelum seorang anak muda memperoleh posisi politik atau jabatan publik.
Menurut dia, tantangan kepemimpinan tidak hanya terletak pada keberanian tampil, tetapi juga pada kemampuan membaca persoalan, berkomunikasi dengan masyarakat, memahami mekanisme pemerintahan, dan mengambil keputusan.
“Sesuai dengan tagline kegiatan hari ini, ‘Young Leaders, Future Shapers’, diharapkan anak-anak muda se-Jawa Tengah dimulai dari pengurus di tingkat DPD harus sudah mulai mempersiapkan diri. Sehingga ketika panggilan itu datang, sudah tinggal gas poll,” ujar Hafidz di sela-sela acara.
Pesan tersebut sejalan dengan kebutuhan pembangunan kepemudaan yang menempatkan pemuda bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki peran dalam menentukan arah perubahan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara berusia 16-30 tahun. Regulasi tersebut juga menempatkan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan sebagai bagian dari pelayanan kepemudaan.
Skala potensi kelompok ini juga cukup besar. Data Kementerian Pemuda dan Olahraga berbasis BPS mencatat jumlah pemuda Indonesia berusia 16-30 tahun pada 2024 mencapai sekitar 64,22 juta jiwa atau sekitar seperlima populasi nasional. Kemenpora menjadikan Indeks Pembangunan Pemuda sebagai salah satu instrumen untuk memantau perkembangan kualitas dan partisipasi pemuda.
Di Jawa Tengah, besarnya basis generasi muda juga terlihat dari struktur penduduk. Data BPS Jawa Tengah untuk 2026 mencatat penduduk berusia 15-19 tahun mencapai sekitar 2,77 juta jiwa, kelompok usia 20-24 tahun sekitar 2,82 juta jiwa, dan usia 25-29 tahun sekitar 2,89 juta jiwa.
Bagi Hafidz, angka tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kepemimpinan muda tidak cukup dilakukan dengan mendorong anak muda agar tertarik pada politik. Mereka juga perlu diberi pengalaman untuk memahami bagaimana keputusan publik dibuat dan bagaimana persoalan masyarakat diterjemahkan menjadi kebijakan.
Karena itu, ia mendorong peserta APMI untuk melihat politik secara lebih dekat dan praktis. Menurut Hafidz, keterlibatan di ruang publik tidak harus menunggu seseorang menjadi anggota DPR, kepala daerah, atau pejabat pemerintahan.
“Politik sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika ada persoalan di lingkungan kita, misalnya pelayanan publik yang belum berjalan baik, kita bisa mulai dari menyampaikan aspirasi, ikut mencari solusi, atau mengawal persoalan itu. Tidak harus menunggu punya jabatan dulu untuk bisa berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat” ujarnya.
Pandangan tersebut juga berkaitan dengan konteks partisipasi politik anak muda di Jawa Tengah. Pada Pilgub Jateng 2024, KPU Jawa Tengah mencatat pemilih muda, termasuk Gen Z dan milenial, mencapai lebih dari 52 persen dari total 28.427.616 pemilih dalam DPT. Besarnya proporsi tersebut membuat keterlibatan generasi muda menjadi faktor penting dalam kehidupan demokrasi di Jawa Tengah.
Namun, Hafidz menilai partisipasi tidak semestinya berhenti pada penggunaan hak pilih. Menurut dia, anak muda juga perlu memahami proses setelah pemilu, ketika keputusan politik diterjemahkan menjadi program, anggaran, dan pelayanan publik.
“Bagi saya, ukuran anak muda terlibat dalam politik bukan hanya apakah dia memilih atau tidak. Yang lebih penting adalah apakah setelah itu dia mau mengikuti prosesnya, memahami kebijakan, menyampaikan aspirasi, dan ikut mengawasi. Di situlah kepemimpinan mulai terbentuk,” kata Hafidz.
APMI Jawa Tengah kemudian diarahkan menjadi salah satu ruang untuk proses tersebut. Melalui pembekalan dan pengalaman organisasi, peserta diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, tetapi juga memahami tanggung jawab ketika memasuki ruang publik.
Kegiatan serupa juga menjadi bagian dari agenda pembinaan kader muda PKS di Jawa Tengah. Dalam APMI Core Jateng 2026 yang digelar pada waktu yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono juga menekankan pentingnya membangun prestasi, pengalaman, dan reputasi melalui kerja nyata serta kontribusi kepada masyarakat.
Dengan demikian, APMI tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan kader yang siap tampil secara politik, tetapi juga individu yang memiliki kapasitas untuk memahami persoalan publik dan bekerja menyelesaikannya.
Bagi Hafidz, proses tersebut perlu dimulai dari sekarang. Kepemimpinan, kata dia, tidak lahir secara instan ketika seseorang mendapatkan jabatan, melainkan dibentuk dari pengalaman mengambil tanggung jawab, berinteraksi dengan masyarakat, dan menyelesaikan persoalan secara konsisten.
“Kalau persiapannya baru dimulai ketika sudah mendapatkan amanah, tentu waktunya akan lebih sempit. Karena itu, ruang seperti APMI penting supaya anak-anak muda belajar lebih awal, punya pengalaman, dan ketika kesempatan datang, mereka sudah siap bekerja,” tuturnya.
Editor: Ulfa
