PATI, Lingkarjateng.id – Dalam rangka menuju Kabupaten Pati yang lebih informatif, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati mendorong seluruh stakeholder mulai dari tingkat kabupaten hingga desa untuk mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID.
Kepala Diskominfo Pati, Ratri Wijayanto, mengatakan bahwa program PPID ini merupakan inisiasi dari pemerintah provinsi yang diharapkan ada keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
“Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, itu ada di semua tingkatan mulai dari provinsi hingga desa. Itu nanti menuju Kabupaten yang informatif kepada masyarakat. Bentuknya adalah web,” ungkapnya.
Diskominfo Pati Ajak PPID Desa dan KIM Kolaborasi Wujudkan Transparansi Informasi
Lebih lanjut, informasi yang paling penting harus ada adalah informasi yang berisi kegiatan-kegiatan suatu instansi. Disamping itu juga ada informasi berkala, yang artinya diunggah setiap seminggu atau satu bulan sekali. Serta ada informasi yang dikecualikan atau tidak boleh di-publish.
Menurut Ratri, yang paling penting dari adanya PPID ini adalah dapat dijadikan payung hukum bagi suatu instansi yang tidak bisa memberikan informasi yang sifatnya rahasia. Karena seringkali, ada beberapa pihak dengan suatu kepentingan ingin mengetahui informasi penting.
Diskominfo Pati Terus Berikan Bimtek dan Sosialisasi PPID Desa
“PPID ini dibentuk untuk melindungi OPD dalam rangka memberikan informasi yang tepat. Misalnya jika suatu informasi tidak dapat disebarkan juga ada payung hukum kepastian untuk menjawab. Misalnya, SPJ desa itu tidak boleh diinformasikan. Boleh, Ketika sudah diberikan audit dari inspektorat,” sambungnya.
Mengenai target pembentukan PPID, Diskominfo berharap di tahun 2023 ini seluruh instansi daerah dan kantor kecamatan sudah memiliki PPID. Sedangkan di tiap desa, hingga akhir Maret 2023 nanti mentargetkan 40 desa.
“Harapanya tahun ini semua OPD mempunyai PPID. Target kami 40 desa tahun ini, karena sudah ada desa. OPD-OPD juga akan kita undang kesini untuk sosialisasi dan bimtek kemudian kami buatkan PPID,” tandasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)
