Blora (lingkarjateng.id) – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), berharap dana bagi hasil (DBH) Migas kabupaten Blora di tahun anggaran 2027 bisa meningkat dibanding tahun anggaran saat ini yang dipotong pemerintah pusat.
“DBH migas kita tahun ini dipotong 70 persen, dari sebelumnya sekitar Rp132 miliar kini hanya tersisa sekitar Rp45 miliar. Bahkan hingga saat ini DBH migas Blora baru di transfer Rp25 miliar,” ungkap Ketua umum ADKASI, Siswanto, Selasa (07/07/2026).
Menurutnya, pemotongan tersebut sangat berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pasalnya APBD Blora termasuk kecil dengan beban pelayanan yang tinggi.
“Kita (ADKASI) nanti bersama-sama APPSI (asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia) memperjuangkan dana transfer atau TKD tahun depan, khususnya pada item DBH migas,” beber Siswanto.
Dikatakan, saat ini kondisi keuangan daerah sangat terbatas pasca pemberlakuan pemotongan TKD. Bahkan pembangunan infrastruktur di daerah menjadi terhambat, akibat kondisi keuangan yang tidak memadai.
“Pemerintah daerah sudah melakukan efisiensi dibeberapa sektor, upaya penghematan sudah dilakukan. Namun faktanya pembangunan di daerah tidak bertumbuh baik,” jelasnya.
ADKASI berkomitmen akan melakukan pengawalan TKD pada tahun anggaran 2027. Pasalnya hingga saat ini, daerah dengan APBD kecil masih mengandalkan pendapatan asli daerah dari sektor kecil.
“Belanja operasional untuk Pemkab Blora sudah mencapai sekitar Rp1,5 Triliun, sementara APBD sekitar Rp2,2 triliun. Pemangkasan Rp362 miliar sangat menjadi beban daerah untuk pembangunan,” katanya.
Ditambahkan, pengembalian TKD hingga penambahan DBH Migas ke daerah, dapat menjadi pemicu perputaran ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.
“Kalau tujuannya pembangunan di daerah, pengembalian TKD adalah final. Karena kalau semua di kendalikan pemerintah pusat, maka daerah akan kelimpungan berinovasi,” imbuhnya.***
Jurnalis : Eko Wicaksono
Editor : Fian
