SEMARANG, Lingkarjateng.id – DPRD Jawa Tengah menegaskan pentingnya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik berbasis digital sebagai respons terhadap perubahan pola penyebaran informasi di era teknologi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Muhammad Saleh, saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Transformasi Komunikasi Publik di Era Digital: Penguatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik di Hotel Pandanaran Semarang, Senin, 6 Juli 2026.
Saleh mengatakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh sekaligus menyebarkan informasi.
Menurutnya, kehadiran media sosial dan berbagai platform digital membuat setiap individu dapat berperan sebagai penyampai informasi yang mampu memengaruhi opini publik dalam waktu singkat.
“Di era digital, semua orang bisa menjadi sumber informasi, informasi dapat dengan mudah diunggah, disebarluaskan, dan diakses masyarakat. Kondisi ini membuat masyarakat semakin kritis dan opini publik berkembang sangat cepat,” tegas Saleh.
Menurutnya, perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah maupun lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengambilan kebijakan.
Ia menilai arus informasi yang bergerak cepat, terutama yang menjadi perhatian luas masyarakat, dapat memengaruhi arah kebijakan maupun penentuan prioritas pembangunan.
“Transformasi komunikasi publik menjadi penting karena arus informasi sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan proses demokrasi. Persoalan yang menjadi perhatian publik dapat memengaruhi prioritas kebijakan,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap institusi publik.
Saleh menjelaskan, DPRD Jawa Tengah terus mengembangkan konsep parlemen modern melalui pemanfaatan teknologi digital.
Upaya tersebut dilakukan dengan membuka akses informasi mengenai proses pembahasan kebijakan, pelaksanaan fungsi pengawasan, hingga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat secara lebih mudah dan transparan.
Selain memperluas akses informasi, pemanfaatan platform digital juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi dengan media massa, Komisi Informasi, kalangan akademisi, dan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang terbuka dan kredibel.
Ia berharap transformasi komunikasi publik berbasis digital tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan informasi pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
