JEPARA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memastikan siap membantu pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada anak di Jepara yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena terkendala biaya.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyampaikan komitmen itu setelah seluruh rangkaian Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 selesai dilaksanakan.
Ia meminta masyarakat yang masih mengalami kendala terkait akses pendidikan segera berkoordinasi dengan kepala desa (kades), camat, maupun kepala dinas agar dapat diberikan solusi.
Pria yang akrab disapa Wiwit itu mengatakan pihaknya akan membantu mencarikan jalan keluar bagi anak-anak yang belum memperoleh sekolah maupun keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.
“Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah hanya karena biaya. Kalau memang orang tuanya tidak mampu, silakan hubungi pemerintah. Nanti kita carikan jalan keluarnya,” ujarnya.
Pemkab Jepara, lanjutnya, siap memfasilitasi penempatan siswa ke sekolah negeri maupun swasta yang lokasinya mudah dijangkau.
Jika persoalan utama adalah biaya, pihaknya akan mengupayakan dukungan melalui berbagai skema, mulai dari beasiswa, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga bantuan dari Baznas.
Wiwit menilai keberlanjutan pendidikan menjadi bagian penting dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan.
“Bagi anak yang sudah telanjur putus sekolah, pemerintah juga akan mengarahkan mereka ke PKBM atau pendidikan kesetaraan agar tetap dapat menyelesaikan pendidikan,” katanya.
Selain memastikan siswa kurang mampu tetap bersekolah, Pemkab Jepara juga menyiapkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan dimulai pada 12 Juli 2026.
Menurut Wiwit, program tersebut akan menyediakan tiga rombongan belajar untuk setiap jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, hingga SMA, dengan kapasitas sekitar 30 siswa per kelas.
“Khusus jenjang SD, masih membuka kesempatan bagi calon peserta didik dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 agar kuota dapat terpenuhi. Seluruh layanan pendidikan di Sekolah Rakyat diberikan tanpa biaya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara, Ratib Zaini, mengatakan seluruh tahapan SPMB telah diselesaikan, termasuk perpanjangan masa pendaftaran daring di lima SMP yang sebelumnya belum memenuhi kuota.
“Perpanjangan pendaftaran berhasil menambah sekitar 50 peserta didik, sehingga sebagian besar sekolah yang sebelumnya kekurangan siswa kini hampir memenuhi daya tampung,” katanya.
Ratib menjelaskan, sekolah yang masih belum memenuhi kuota mayoritas berada di wilayah pinggiran. Kondisi tersebut menurutnya tidak terjadi setiap tahun dan menjadi bagian dari dinamika penerimaan peserta didik baru.
“Pada SPMB tahun ini, kami juga menambah kuota lima persen untuk mengakomodasi meningkatnya minat masyarakat dibanding dua tahun sebelumnya,” pungkasnya.
Jurnalis: Tomi Budianto
Editor: Rosyid
